JAKARTA – Merespon kondisi bangsa belakangan ini, komunitas aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi empat tuntutan kepada pemerintah.
Para eksponen gerakan reformasi yang kini bergelut di profesi masing-masing ini menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap derita yang dialami oleh rakyat.
“Rakyat banyak menderita akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang melonjak, Korupsi Kolusi dan Nepotisme marak terjadi di pemerintahan, disaat yang sama orang istana justru mau memperpanjang kekuasaanya,” kata Nurani 98 melalui juru bicara mereka, Ubedilah Badrun, Minggu (10/04/2022).
Pertama, Nurani 98 meminta agar pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat, serta bahan bakar minyak (BBM).
“Harga bahan pokok dan BBM saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah,” imbuhnya.
Kedua, terkait dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan maupun periode presiden yang terus dihembuskan baik dari beberapa menteri maupun beberapa pimpinan partai koalisi pemerintah.
Nurani 98 meminta agar Presiden segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau periode presiden. Menurutnya, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi berkewajiban memastikan tujuan reformasi tercapai.
“Bahwa ide itu bukan saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga melawan aspirasi reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa ’98,” terangnya.
Ketiga, mendesak Presiden untuk segera melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet. Menurut Nurani 98, hal ini sangat urgen dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain menteri dinilai kurang professional, kalah menghadapi kejahatan ekonomi (oligarki predator), serta mendukung gerakan perpanjangan masa jabatan presiden/menunda pemilu atau periodesasi presiden.
“LBP, Nadiem Makarim, Airlangga Hartarto, Yasonna Laoly, Muhammad Luthfi, Bahlil Lahadalia. Jika reshufle tidak berani dilakukan sebaiknya bubarkan kabinet KKN dan penjilat ini karena kabinet ini telah gagal memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan gagal menghadirkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan bersih dari sikap jahat yang merusak demokrasi,” tegas eksponen Forum Komunikasi Senat se-Jakarta (FKSMJ) ini.
Terakhir, Nurani 98 meminta kepada aparat keamanan untuk tidak menggunakan pendekatan refresif dalam menghadapi berbagai aksi atau demonstrasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa.
Menurutnya, tindakan refresif, bukan saja akan berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran HAM, tetapi juga akan dapat meningkatkan eskalasi gerakan mahasiswa.
“Begitu juga, jangan sampai aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya yang menyulitkan aksi atau demonstrasi mahasiswa ini terlaksana. Demonstrasi itu adalah hak. Menghalanginya merupakan tindakan yang melawan HAM,” pungkasnya.
