LABUAN BAJO – Polemik terlantarnya pasien di RSUD Komodo, Labuan Bajo, NTT menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya Pemerhati Kebijakan Publik Manggarai Barat, Lorens Logam.
Menurut Logam, untuk menciptakan kinerja yang berkualitas dan mencapai produktivitas yang tinggi, diperlukan sumber daya manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani.
“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menunjang semua aktivitas kehidupan,” ungkap Logam, Senin (06/06/2022).
Rendahnya mutu kesehatan masyarakat bukan hanya disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang kurang peduli terhadap masalah kesehatan, tetapi juga disebabkan oleh pemerintah yang kurang memperhatikan sektor ini.
Logam menjelaskan bahwa setelah diberlakukannya otonomi daerah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan pelayanan masyarakat.
Pun dengan salah satu unsur dari Good Governance adalah responsivitas, maka tuntutan masyarakat terhadap responsivitas suatu dinas kesehatan sangat besar, mengingat dinas kesehatan memiliki tugas menangani masalah kesehatan yang ada di suatu daerah.
“Mestinya persoalan ini tidak terjadi di Manggarai Barat mengingat wakil Bupati kita latar belakangnya dokter. Hemat saya, dia betul-betul paham permasalahan di sektor kesehatan,” lanjutnya.
Jadi, jika merujuk pada masalah pelayanan yang sedang heboh di RSUD Komodo terkait .inimnya dokter penyakit dalam mesti jadi perhatian serius oleh Pemda.
“Kalau kita bicara sekedar SOP, saya pikir akar persoalannya bukan disitu. Artinya kalau ini masalah pelayanan tentu ada langkah tindak lanjutnya seperti pasien menemui customer service rumah sakit untuk kemudian akan dilanjutkan ke pimpinan RSUD. Selanjutnya, pimpinan tersebut yang mempertemukan pasien dan dokter yang menanganinya”, tegas Logam.
Setiap rumah sakit memiliki customer relation atau kotak saran, pasien bisa menuliskan saran, keluhan, atau keritik, kemudian pasti para direksi akan menyelesaikan setiap keluhan-keluhan yang ada.
“ini kalau kita bicara SOP. Kalau dokternya memang minim disana, bagaimana? Kan gak tiap hari juga mereka stand by di Rumah Sakit. Kalau memang betul dokternya minim, suruh Wakil Bupati Dr. Weng aja yang tangani. Kita tuntut konsistensi beliau untuk benahi sektor kesehatan,” pungkas Lorens.(*)
