Perekrutan Tenaga Bosda Tidak Transparan, Logam Ancam Segel Kantor Dinas PKO

  • Bagikan
Lorens Logam, Pemerhati Kebijakan Publik.

LABUAN BAJO – Pemerhati Kebijakan Publik, Lorens Logam mensomasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT atas dugaan ketidaktransparanan perekrutan Tenaga BOSDA.

Hal itu disampaikan Lorens Logam kepada media ini via pesan Whatsapp, pada Selasa (07/06/2022).

Menurut Logam, era kepemimpinan Bupati Edi Endi dan wakil Bupati Weng sudah berjalan dua tahun. Banyak program kerja yang sudah digadang-gadang dari awal. Salah satunya program Bosda bagi guru-guru komite.

Logam menjelaskan program ini bentuk misi mensejahterakan guru-guru komite serta penguatan SDM.

“Tentu harapannya dengan gaji komite yang mendapat subsidi dari Bosda mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan guru,” urai Logam.

Namun, menurutnya, sampai saat ini program tersebut belum direalisasikan, adapun kendalanya karena masih tahap persiapan petunjuk teknis.

“Kalau ada main gelap – gelapan dan titip menitip, saya akan kerahkan kekuatan penuh untuk segel kantor dinas PKO,” tegas Logam.

Logam mengkritik proses tahapan juknis yang menurutnya sangat lama, sementara sistem anggaran yang menurutnya terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember 2022.

“Nah anggaran untuk gaji pegawai dengan 850 orang dengan 800 ribu perbulannya parkir dimana?,” kata dia.

Selain itu, logam menjelaskan bahwa program ini muncul semenjak ditetapkan jadi calon Bupati, yang menurutnya sudah punya formula untuk menerapkannya termasuk juknis. Hingga tak masuk akal jika persiapan juknis memakan waktu sampe 6 bulan.

“Saya menduga ini dalih mereka saja untuk menutupi ruang nepotisme dan diskriminasi terhadap masyarakat kecil. Kasihan pak Guru-guru komite yang latarbelakang dari keluarga miskin serta tidak punya akses di pemerintahan, mereka tidak punya ruang untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan,” tuturnya.

Logam mengaku mendapatkan informasi terkai adanya ‘jatah-jatahan’. Dirinya menuding penerimaan ini berjalan lancar jika memiliki akses baik melalui birokrasi maupun melalui DPRD.

“Kita mau benah sistem seperti ini, supaya ada perbaikan, ada transformasi dari kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang baik. Goalnya ialah saya mengharapkan pemerintah beri ruang bagi guru-guru komite untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Jangan ada tebang pilih!,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa perhatian mestinya diberikan kepada guru yang berperan dalam menciptakan generasi yang berdaya saing.

“Saya sudah kirim peringatan kepada Sekda, Dinas PKO dan BKD. Kalau perekrutan tidak transparan, kita las mati pagar kantor dinas PKO. Ini cara yang tepat menghadapi pemerintah ugal-ugalan,” ancam Logam.

Sementara itu Pelaksana tugas(Plt) Dinas PKO Manggarai Barat Hila Madin saat dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa sampai sekarang terkait dengan Bosda belum ditetapkan dalam sebuah SK.

“Nanti kita akan diskusikan ini dengan sekretaris dan BKD seperti apa kriterianya. Karena selama saya menjabat sebagai asisten saya belum pernah paraf SKnya. Sehingga saya belum bisa jelaskan bagaimana kriterianya,” jelasnya.(**)

  • Bagikan