Wapres Sambangi Samarinda, GMNI Serukan Soal Masalah Agraria

  • Bagikan

SAMARINDA – Kehadiran Wakil Presiden RI di Samarinda menyita perhatian warga Samarinda. Terlebih, ini merupakan kunjungan yang pertama kali orang nomor dua RI di kota Tepian.

Memanfaatkan momentum tersebut, DPC GMNI Kota Samarinda menggelar aksi mimbar bebas di depan pintu gerbang Universitas Mulawarman. Dalam aksi tersebut, persoalan pertambangan menjadi sorotan utama.

“Salah satu persoalan yang cukup besar dari hadirnya aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur adalah maraknya aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) yang dampaknya begitu merugikan masyarakat,” ujar Junior, korlap aksi.

Menurutnya, sejak pengesahan UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 dan UU Omnibus Law dilakukan, komitmen negara dalam mewujudkan semangat otonomi daerah semakin melemah.

“Dalam hal ini kami menyoroti kewenangan daerah yang hari ini justru di batasi terkait perizinan dan penindakan terkait pertambangan,” lanjutnya.
Dampak dari kebijakan tersebut, memperlemah komitmen pemerintah daerah dalam hal menyelesaikan persoalan terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang melanggar hukum.

Sementara itu, Wakabid Politik DPC GMNI Samarinda Mujahid menambahkan bahwa hal yang juga wajib diseriusi oleh pemerintah pusat yakni terkait konflik agraria.

“Begitu banyak problematika di sektor agraria mulai konflik antara masyarakat adat dan perusahaan atau petani dengan perusahaan,” ungkap Mujahid.

Situasi tersebut menurutnya merupakan persoalan serius yang wajib dituntaskan, dan memerlukan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Mengingatkan komitmen pemerintah agar kemudian secara serius menuntaskan persoalan tersebut guna merealisasikan reforma agraria sejati sesuai dengan UUPA 1960,” tegasnya.

  • Bagikan