Upah Pekerja Belum Dilunasi, DPRD Desak Dinas PU

  • Bagikan
Silvester Nado, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai.

MANGGARAI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai, NTT dari Dapil Reok Barat, Silvester Nado mendesak instansi terkait agar segera memfasilitasi persoalan pembayaran upah tenaga kerja ruas jalan Simpang Toe menuju Wangkal, Desa Kajong Kecamatan Reok Barat yang sampai saat ini belum lunas dibayar oleh kontraktor pelaksana.

Menurut Nado, mencari jalan keluar terhadap persoalan pembayaran upah tersebut merupakan tanggung jawab moril dari instansi terkait sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan proyek tersebut.

Nado menjelaskan bahwa selain itu, banyak pihak yang menjadi korban dari proses pelaksanaan proyek lapen tersebut. Selain tunggakan upah pekerja, oknum kontraktor pelaksana juga tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kontrak kerja yang telah di buat sehingga menyebabkan status proyek tersebut menjadi Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP).

“Saya mengharapkan agar proses tender proyek di Dinas PU untuk selanjutnya harus selektif dalam menentukan mitra kerja atau pemenang tender dalam melaksanakan program fisik,” ungkap Nado Senin (20/05/2022).

“Kita cukup menyita banyak waktu dan energi ketika oknum kontraktor yang tidak bertanggung jawab seperti ini masih diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan di daerah ini,” imbuhnya.

Menurutnya prgram pembangunan di daerah akhirnya terkesan berjalan ditempat dan hanya bersifat rutinitas tanpa membawa kesejahteraan bersama bagi masyarakat. Selain itu juga terkesan adanya kepentingan dalam menentukan mitra kerja.

Nado mengungkapkan bahwa baik pihaknya dan juga dinas terkait memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya membangun Kabupaten Manggarai. Sehingga, mestinya ada kesempatan yang sama diberikan kepada semua komponen masyarakat yang memiliki niat yang baik untuk membangun daerah.

“Hindari kesan monopoli pemenang tender proyek fisik oleh pihak tertentu saja, dengan demikian beri kesempatan yang sama kepada semua pengusaha yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan di daerah ini,” terangnya.

Nado mengutarakan bahwa semestinya peristiwa tidak bayar upah dan juga status KDP proyek lapen di ruas jalan Simpang Toe menuju Wangkal harus menjadi cermin dan pengalaman berharga yang sangat penting bagi Dinas PU dalam menentukan pemenang tender.

Melihat kondisi lapen Simpang Toe menuju Wangkal yang baru dibangun namun sudah rusak kembali, maka dirinya berharap agar anggaran untuk pemeliharaan benar-benar dimanfaatkan.

Untuk itu pihaknya mendesak agar segera dilakukan pemeliharaan terhadap ruas jalan yang sudah rusak. Bukan hanya ruas jalan Simpang Toe menuju Wangkal tetapi seluruh ruas jalan yang telah dibangun pada tahun anggaran 2021.

Terlebih anggaran pemeliharaan sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran dan Biaya. Selanjutnya tinggal memastikan anggaran pemeliharaan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi pekerjaan yang sudah rusak dalam jangka waktu/masa pemeliharaan.(**)

  • Bagikan