Terulang Kembali RKUHP Tuai Protes Keras, KMB Kaltim Sebut Strategi Pembungkaman

  • Bagikan
Faradila Melanie, Ketua Bidang Advokasi dan Pergerakan KMB Kaltim.

SAMARINDA – Pengurus Wilayah Keluarga Mahasiswa Bone Kalimantan Timur (PW KMB Kaltim) angkat suara terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Secara tegas KMB Kaltim menilai RUU tersebut merupakan strategi pembungkaman yang tentunya melupakan mandat reformasi.

Ketua Bidang Advokasi dan Pergerakan KMB Kaltim Faradila Melanie menilai bahwa banyak ketidakberesan dalam RUU ini.

Mulai dari draf terbaru yang masih tak bisa diakses oleh publik, sementara DPR dan pemerintah telah menyepakati menargetkan RKUHP disahkan dalam waktu dekat ini.

Meski belum secara resmi dipublikasikan, draf yang diduga merupakan draf RKUHP sudah beredar sejak beberapa hari yang lalu di berbagai media sosial. Pada draf yang beredar itu, ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi.

Salah satunya pasal yang membahas tentang Penghinaan Presiden, pada pasal RKUHP nomor 218 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dapat di pidana.

Faradila menilai pasal tersebut seperti pasal karet karena bisa ditafsirkan macam-macam. Pasal tersebut bisa diartikan dengan mudah bahwa tujuannya masyarakat dilarang berpendapat atau memberikan masukan.

“Padahal tidak semua pendapat atau kritikan dikatakan menyerang kehormatan Presiden karena pada dasarnya bentuk ketersingungan manusia itu berbeda dan tidak bisa di tentukan ketika kita mengkritik di anggap menjatuhkan martabat seseorang,” ungkapnya.

Hal itu menurutnya memperjelas bahwa kehadiran RKUHP ini merupakan startegi pembungkaman. Alasannya, ketika perbedaan pendapat terjadi antara rakyat dengan pemerintah, suara rakyat terancam dibungkam.

“Diawasi UU ITE, dan di pidana menggunakan KUHP. Ketika mengkritik kebijakan pemerintah yang timpang, bida dengan gampang dikatakan menyerang harkat dan martabat dan disangka menghina pemerintah,” tuturnya.

Faradila menyebut bahwa dengan lahirnya produk hukum tanpa adanya partisipasi rakyat di dalamnya, terlebih aturan yang kemudian disahkan ternyata menakut-nakuti rakyat merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi.

“bagaimana kita semua bisa menjalankan bersama-sama membangun negara yang lebih baik kalau kebebasan berpendapat saja di bungkam seakan kita hanya diperbolehkan melihat tanpa bersuara dan tidak melakukan apa apa,” keluhnya.

Untuk itu KMB Kaltim mendesak kepada pemerintah untuk segera membuka draf RKUHP secepatnya agar bisa dinilai oleh publik, sekaligus menghilangkan kecurigaan terkait pasal-pasal kontroversi yang ditakutkan dipaksakan untuk disahkan.

“Libatkan dan dengarkan aspirasi rakyat dalam pembahasan RKUHP, Hapus dan perbaiki pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP,” pungkasnya.(*)

  • Bagikan