SP3 Sjamsul Nursalim, Waketum PRIMA : Pemerintah & DPR Harus Bertanggung Jawab

  • Bagikan
Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal

JAKARTA – Keputusan KPK mengeluarkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim terasa menyakitkan. Upaya pemberantasan korupsi yang senantiasa digelorakan seakan-akan kian pudar.

Keputusan KPK tersebut sontak menuai polemik. Ragam komentar bernada kritikan bermunculan, salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal.

Dalam pernyataannya, Alif Kamal menyebut bahwa keputusan tersebut melukai agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pengungkapan kasus koruptor BLBI ini seakan akan menjadi anti klimaks. Padahal kasus ini mulai kelihatan,” ujarnya.

Dalam keputusan yang diambil lembaga anti rasuah ini, mereka berdalih bahwa keputusan tersebut berangkat dari perintah UU KPK hasil revisi. Hal tersebut menurut Alif Kamal merupakan buah nyata dari revisi UU KPK yang sejak 2 tahun lalu kita sama-sama khawatirkan.

“Aneh memang, satu sisi kita butuh iklim pemberantasan korupsi yang kuat tapi sisi yang lain atas nama hukum & UU praktek nyata lembaga anti rasuah yang kita harapkan bekerja untuk itu justru jauh panggang dari api,” jelasnya.

Kekhawatiran terkait revisi UU KPK mulai terbukti dengan keluarnya SP3 Sjamsul Nursalim, maka menurut Alif, yang harus dimintai pertanggung jawaban pertama kali adalah Presiden & DPR. Karena merekalah yang berinisiatif & disetujuinya UU KPK hasil revisi.

“Negara ini tidak boleh kalah dengan praktek korup yang kian massif. Soal korupsi ini bukan hanya sekedar uang negara yang dirampok. Sifat korupsi itu sistemik dan korosif. Struktur negara digerogoti, demokrasi disabotase, lembaga politik dirusak, & ancaman nyatanya adalah pemiskinan negara,” tutupnya.(*)

  • Bagikan