JAKARTA – Konflik ditubuh Partai Demokrat kian memanas. Menyusul aksi pemecatan terhadap sejumlah kader, isu KLB yang beberapa minggu terakhir didengungkan kini tiba di depan mata.
Menyikapi hal tersebut, DPP Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah guna menghindari apa yang mereka sebut sebagai “KLB abal-abal”.
Menurut mereka, proses tersebut merusak tatanan demokrasi di negeri ini.
Tanggapan berbeda dilontarkan oleh Koordinator Indonesia Election Watch. Menurutnya apa yang dipertontonkan oleh para lakon partai demokrat kepada khalayak ramai bukan sesuatu yang sehat.
Dirinya bahkan berharap agar langkah-langkah yang dinilainya sangat kontra produktif tersebut segera diakhiri.
“Publik bahkan cukup menyayangkan lemahnya resolusi konflik yang dimiliki oleh Partai Demokrat.
Kita tidak mau masuk terlalu dalam perihal keabsahan dan teknik formil dari penyelenggaraan KLB Partai Demokrat tersebut,” tulis Adminanda dalam rilis yang diterima jurnaltoday.id
“Yang jelas, Partai Demokrat bukanlah satu-satunya partai yang memiliki konflik internal dalam sepanjang sejarah kepartaian di Indonesia,”pungkasnya.
Dirinya mencontohkan apa yang terjadi di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Berkarya. Menurutnya, sejauh ini konflik internal tersebut berakhir islah dan damai.
“Kita meminta Partai Demokrat bisa mencontoh partai-partai tersebut dalam mengkonsolidasikan konflik internal mereka. Jangan larut dengan drama-drama yang kontraproduktif,” sambungnya.
Terakhir, Pemilu Indonesia mengingatkan bahwa sejatinya partai politik pasti sarat akan berbagai kepentingan. Namun, diatas semua konflik tersebut ada kemaslahatan rakyat yang tetap harus diutamakan.
“sebagai salah satu instrumen penting demokrasi, partai Demokrat harus bisa bangkit dan kembali bekerja nyata untuk rakyat Indonesia.” tutupnya. (Merah/*)