Setelah Berganti CEO dan Perpanjangan IUPK, Apa Kabar Janji KPC Untuk Masyarakat Kutai Timur?

  • Bagikan
[Ilustrasi: kpc.co.id]

KUTAI TIMUR – PT Kaltim Prima Coal (KPC) diragukan akan menepati janji-janji yang sempat mereka sampaikan kepada masyarakat Kutai Timur. Hal itu menyusul banyaknya temuan dan laporan terkait program yang mangkrak, dan belum terbayar.

Termasuk banyaknya komitmen serapan Multi Stakeholder (MSH) Corporate Social Responsibility (CSR) KPC sebesar lima juta USD di Kecamatan Bengalon dan Sangatta yang diduga belum tertunaikan secara penuh sejak tahun 2019 hingga 2021.

Hal itu disampaikan oleh Sugar, Pemerhati Sosial Kutai Timur yang turut mengingatkan bahwa janji-janjitersebut tercatat ketika KPC masih berstatus Kontrak Karya (PKP2B).

“Masuk tahun 2022 apakah utang-utang komitment CSR akan diputihkan, dan bagaimana pemenuhan dari komitment KPC pada status IUPK, apalagi ada perjanjian yang ditanda tangani CEO KPC saat itu, Ido Hutabarat yang saat ini berganti sudah digantikan Mr. Ashok Mitra,” ujar Sugar.

Bahkan, kata Sugar, hingga saat ini butir-butir yang ditanda tangani hanya berupa pepesan kosong. Hal itu dibuktikan kala dirinya mengkonfirmasi ke pemkab maupun DPRD Kabupaten Kutai Timur yang juga tidak memberikan kepastian.

Menurutnya pihak KPC sejauh ini tidak membangun komunikasi yang baik, baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Sugar mencontohkan perihal adanya pergantian CEO KPC, pimpinan daerah bahkan tidak mendapatkan informasi resmi dari KPC.

“disini lemahnya komunikasi dan hubungan KPC dengan pemerintah dan Masyarakat. Terkesan datang ketika butuh saja, dan perhatiannya pun sebatas lipservice belaka,” lanjutnya.

Sugar juga turut mengkritik program yang tengah dijalankan KPC, yakni Graduate Development Program (GDP). Program tersebut dinilai sangat terbuka, dan mencari lulusan Perguruan Tinggi di luar Kalimantan Timur.

“silahkan cek selama program ini berjalan di KPC yang di terima hanya lulusan universitas luar Kaltim, nah terindikasi kuat sistem almamater ini yang mengkatrol penerimaan-penerimaan berdasarkan alumni pengambil keputusan di KPC,” terangnya.

Program tersebut dianggap kontradiktif dengan komitmen yang pernah disampaikan CEO KPC yang akan mengakomodir pekerja non kritikal terkait operasional tambang dengan komposisi 60 % lokal. Dia membandingkan dengan program GDP yang menerima mahasiswa lulusan terbaru, tidak berpengalaman, dan semua berasal dari luar Kalimantan Timur.

“sama dengan kontraktor kokal, banyak yang dibina cuma buat jual batik, amplang dan kue tapi kontraktor yang berkaitan dengan operasional KPC semua dari luar Kutim, kontraktor lokal itu mestinya diberdayakan dan dibina jika ada keseriusan, sehingga bukan hanya pepesan kosong tanda tangan CEO KPC saja,” ungkapnya.

Sugar pun mempertanyakan penghargaan yang diterima KPC tentang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan yang diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi KPC, Kamis (23/06/2022) lalu.

“award ini perlu dipertanyakan kepada Kementerian, apakah mereka hanya menerima data laporan atau memang ke lapangan secara objektif menilai, karena kondisi dua Desa yang dihuni masyarakat asli suku Dayak Basap, sedang dikepung tambang,” tantangnya.

Desa Segading dan Desa Keraitan, dua desa yang dimaksud oleh Sugar merupakan desa yang masih sangat kental dengan warisan budaya mereka. Selain itu, ancaman terhadap kesehatan, serta pendidikan juga tak terelakkan akibat terkepung wilayah operasional tambang KPC di Bengalon.

“mana itu dewan penilai award, biar kita bawa ke Desa Segading ketemu dengan tokoh dan masyarakat di sana. Award yang KPC terima tidak ada dampaknya terhadap masyarakat yang banyak di janjikan oleh mantan CEO KPC Ido Hutabarat. Kita perlu tanya CEO baru Mr. Ashok Mitra apakah ada, dan bagaimana dengan warisan ‘benang kusut’ CSR,” pungkasnya.(*)

  • Bagikan