Sebut Raperda Pengelolaan Perikanan Tak Sesuai Filosofi Awal, BW Usul Koordinasi Ke Provinsi Dan Unmul

  • Bagikan
Bakhtiar Wakkang, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang.

JURNALTODAY.ID, Bontang – Legislator Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang melontarkan kritiknya di sela rapat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pengelolaan Perikanan, antara Komisi II DPRD Kota Bontang danTim Asistensi Pemerintah Kota Bontang, Senin (22/8/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi ll DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang mengungkapkan bahwa tidak ada pembahasan detail terkait pembahasan pengelolaan perikanan dalam draf Raperda yang mereka terima.

Selain itu, dirinya juga mengkritisi pembahasan yang menurutnya tidak sesuai dengan tujuan awal dari usulan Raperda tersebut.

“Draft yang kami terima ini tidak sesuai dengan filosofi awal kemunculan raperda ini, bisa saya bilang ini KWnya,” tuturnya.

Dijelaskannya, bahwa Raperda yang saat ini tengah digodok merupakan Raperda inisiatif dari DPRD Kota Bontang periode lalu, dan saat ini sudah masuk dalam sala satu usulan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Politisi Nasdem ini mengungkapkan bahwa salah satu tujuan dari Raperda tersebut terkait kemandirian fiskal. Dirinya berharap Raperda yang mereka godok tersebut bisa memberikan keuntungan bagi Pemkot Bontang. Adapun kendala defisit anggaran menyebabkan usulan tersebut belum bisa diterapkan.

“Sehingga kembali dirancang di tahun 2022,” ujar BW, sapaannya.

Adapun kritik yang dilontarkan BW terkait Raperda yang tengah mereka bahas saat ini, karena draft Raperda tersebut hanya berisi aspek pembinaan saja, sementara tidak memberikan nilai manfaat kepada daerah. BW meminta agar Raperda tersebut dikaji kembali atau dirombak, dan dikembalikan sesuai tujuan utamanya.

Selanjutnya, BW mengusulkan terkait Raperda ini untuk dikoordinasikan dengan pihak provinsi dan juga turut melibatkan Universitas Mulawarman terkait raperda pengelolaan perikanan itu.

Bukan tanpa sebab, pelibatan pihak provinsi merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, dimana pengelolaan perikanan menjadi wewenang provinsi, sementara untuk kabupaten/kota hanya mendapat wewenang dibagian pengelolaan perikanan di darat saja.

“Harus dibuat MoU dengan provinsi. Yang bukan wewenang kita bisa dibuat kerjasama, supaya ada nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Bontang,” jelas BW.

Menanggapi komentar BW, Kepala Bagian Hukum Kota Bontang Syaifullah mengaku setuju saja terkait keinginan untuk merombak raperda tersebut.

Syaifullah menyarankan terkait pelibatan Provinsi dan Universitas Mulawarman tidak sebatas meminta saran saja, namun juga dillibatkan dalam perombakan hingga perubahan pasal-pasal di Raperda.

“Jika terjadi perombakan maka propemperda juga harus menyesuaikan karena propemperda sebelumnya tentang pengelolaan perikanan,” pungkasnya.(**)

  • Bagikan