JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 senilai Rp451 triliun.
Anggaran tersebut menurut Airlangga, telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
“Terbagi tiga, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun korporasi,” kata Airlangga, Minggu (16/01/2022) dilansir dari laman Antara.
Menurutnya, terkait PEN 2022 Presiden Joko Widodo telah menyetujui beberapa hal.
“Pertama, terkait insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) disiapkan perpanjangan sampai Juni 2022,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan terkait ketentuan PPN DTP nantinya untuk rumah susun dan rumah tapak dengan nilai hingga Rp2 miliar PPN DTP sebesar 50 persen diperhitungkan sejak awal kontrak.
“Diharapkan rumah diselesaikan dalam waktu 9 bulan,” sambungnya.
Selanjutnya PPN DTP diberikan sebesar 25 persen untuk harga jual rumah tapak dan rumah susun senilai Rp2 miliar – 5 miliar.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyetujui fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) yang ditanggung pemerintah.
“Khususnya, sektor otomotif dengan harga penjualan dibawah Rp 200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car),” ungkapnya.
Dijelaskan Airlangga, PPNBM untuk LCGC saat ini di angka 3 persen, kemudian pemerintah akan memberikan fasilitas 0 persen pada kuartal pertama 2022.
“Artinya 3 persen PPNBM untuk LCGC ditanggung pemerintah, kuartal kedua 2 persen ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga 1 persen ditanggung pemerintah, dan di kuartal empat bayar penuh, yaitu sesuai tarifnya 3 persen,” jelasnya.
Adapun untuk PPNBM produk otomotif seharga Rp 200-250 juta tarif PPNBM normal adalah 15 persen.
“Kuartal pertama sebesar 50 persen ditanggung pemerintah. Jadi, masyarakat membayar 7,5 persen. Kuartal kedua membayar full sebesar 15 persen,” lanjutnya.
Airlangga juga mengatakan bahwa Presiden juga telah menyetujui terkait ‘front loading’ bantuan sosial.
“Yaitu perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung dan nelayan dengan jumlah peserta diperkirakan 2,76 juta orang. Yaitu, 1 juta PKL dan pemilik warung 1,76 juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim dengan besar yang diberikan Rp 600 ribu per penerima,” kata Airlangga.
Untuk pemberian bantuan itu sendiri, akan dilaksanakan pada kuartal 1 tahun 2022.
