Refleksi Kemerdekaan, GMNI Samarinda Sebut Negara Curi Hak Rakyat Kala Pandemi

  • Bagikan

SAMARINDA– Refleksi Kemerdekaan RI ke 76 tahun disambut gegap gempita di penjuru tanah air. Upacara bendera digelar selain di lapangan, pantai, hingga jalan raya.

Dari ragam ekspresi perayaan kemerdekaan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Samarinda menggelar peringatan kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Organisasi mahasiswa Soekarnois ini menggelar apel bendera di simpang empat Lumbuswana, Samarinda. Tak sampai disitu, pasca pengibaran bendera, mereka melanjutkan dengan membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan sejumlah kritik, serta harapan yang ditujukan kepada pemerintah.

Wakil ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Samarinda Alfonsius Limba menjelaskan bahwa mereka tidak ingin sekedar memperingati HUT RI ke 76 Tahun. Menurutnya, momentum tersebut adalah waktu yang tepat untuk menyuarakan aspirasi.

“salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang masih belum merdeka dari segi ekonomi, bahkan diperparah dengan hadirnya pandemi covid-19 yang belum berakhir,” kata Bung Alfons sapaanya.

Mahasiswa Universitas Mulawarman ini menuding pemerintah sejauh ini seolah-olah tidak serius dalam menangani persoalan pandemi. Sejak awal pandemi bahkan hingga hari ini dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang menurutnya terkesan sekedar cuci tangan dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Kami melakukan aksi ini untuk menunjukkan kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat Kota Samarinda bahwa ada banyak hal yang tidak biasa saja, Indonesia tidak baik-baik saja, bahkan di usianya yang ke 76 tahun,” lanjut Alfons kepada awak media, Selasa (17/08/2021) usai menggelar aksi di simpang empat Lembuswana, Kota Samarinda.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Samarinda Yohanes Richardo Nanga Wara menambahkan bahwa pelaksanaan HUT RI ke 76 ini merefleksikan kemerdekaan yang sebetulnya dianggap sudah menang dari kolonialisme, akan tetapi pada kenyataannya kemerdekaan hari ini masih semua.

Menurutnya, apa yang dahulu disampaikan oleh Bung Karno tentang perjuangan di masa depan yang lebih berat karena melawan bangsa sendiri, saat ini tengah berlangsung.

“Kita masih berada dalam penjajahan. Hanya yang membedakan adalah masyarakat Indonesia di jajah oleh bangsanya sendiri, dijajah elit pemerintah,” tegas Bung Kardo.

Menurutnya, dalam situasi pandemi ini yang seharusnya pemerintah fokus untuk menyelesaikan kasus pandemi, tetapi ternyata dalam rentetan itu pula, tindakan beberapa pejabat negara baik di pusat maupun daerah justru memanfaatkan momentum memperkaya diri sendiri.

Bung Kardo menuding selama di masa pandemi ini, ada permainan terkait Bantuan Sosial (Bansos) dari pusat sampai daerah. Mulai dari pemotongan hingga permainan lainnya, yang merugikan kaum marhaen.

Belum lagi terkait kebijakan-kebijakan merespon lonjakan angka positif Covid-19 di berbagai daerah. Menurutnya pemerintah masih terkesan plin-plan. Belum lagi tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat ke daerah.

“Artinya paling tidak kan pemerintah mengeluarkan aturan, konsisten dalam menjalankan aturan mulai dari PSBB , Karantina hingga kebijakan PPKM darurat bahkan hingga PPKM level 4 sekarang ini,” terangnya

Selanjutnya, Rikardo menjelaskan bahwa masyarakat sampai hari ini secara substansi belum merasakan merdeka. Menurutnya, merdeka jika diartikan lebih lanjutnya adalah semua orang mendapatkan hidup sejahtera. Faktanya sampai hari ini masih ada penindasan, kemiskinan, kelaparan, pendidikan juga masih mahal.

“Di sektor lingkungan lebih parah lagi. Di Kaltim khususnya dikuasai oleh industri ekstraktif, pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit. Ujung-ujungnya lubang tambang dimana-mana, jadi justru lingkungan kita juga mengalami kehancuran, sementara hasil dari itu semua hanya memperkaya segelintir,” lanjutnya.

Karena itu, lanjut Richardo pemerintah harus segera melindungi hak dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya, mensejahterakan tentunya kesejahteraan itu perlu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa perbedaan ras dan sebagainya.

“Harapan kita ya pemerintah harus bersih dari korupsi kemudian Pemerintah fokus urus pandemi bukan malah urusin pemilu 2024 mendatang yang masih jauh. Pemerintah harus menjamin tidak ada kerusakan lingkungan, harus menjamin hak buruh, menjamin kwalitas pelayanan yang baik, menjamin pendidikan agar mudah diakses oleh setiap orang, jangan sampai Pemerintah mengkomersialkan pendidikan,” sambungnya.

Diakhir mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman itu berharap agar melalui tema yang diangkat di HUT kemerdekaan ini yakni “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” agar jangan hanya sekedar dijadikan slogan bombastis yang omong kosong. Karena menurutnya masyarakat berulang kali masyarakat selalu d bohongi oleh pemerintah.

“Harapan kita Pemerintah jangan bohongi rakyat. merdeka harus 100 persen, Indonesia yang sejahtera atau Indonesia bersih dari oligarki, Indonesia yang bersih dari korupsi,” tegas pemuda berambut keriting ini. (*)

Editor: Redaksi
  • Bagikan