Puluhan Menara Telekomunikasi di Bontang, Punya Masalah Izin Hingga Minim Sumbangsih PAD

  • Bagikan
Ilustrasi Menara tak berizin

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, akan kembali melakukan pengecekan, terhadap menara telekomunikasi yang ada di Bontang.

Pasalnya, dari 116 menara yang bercokol di Bontang, masih terdapat beberapa bangunan belum taat administrasi.

“Ada sekitar 116 menara. Di situ ada beberapa yang belum punya izin. Nanti kami tinjau lagi,” kata Kasi Perizinan dan Non Perizinan DPM-PTSP Bontang, Idrus, ditemui di kantor DPRD Bontang, Senin (14/06/2021).

Baca Juga :  Asik Berenang, Bocah 12 Tahun Di terkam Buaya

Ia menduga beberapa bangunan menara yang tidak berizin merupakan bangunan lama. Sehingga, data perizinan belum terinventarisasi oleh pihaknya.

Meskipun begitu, jika ada perusahaan yang dinilai mangkir dari kewajiban perizinan, tetap akan ada sanksi yang menunggu.

“Untuk sanksi itu kewenangan Satpol PP,” jelasnya.

Idrus juga mengungkapkan, terdapat beberapa perusahaan yang bahkan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu tentu berdampak pada kurangnya penyerapan retribusi dari sektor tersebut.

“Biasanya satu IMB retribusinya, sekitar Rp60 juta. Nah kalau lebih dari sepuluh, kita tentu rugi banyak,” ungkapnya.

Baca Juga :  Belum Terima Aduan, Disnaker Buka Pos Pengaduan Hingga Usai Hari Raya

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Bontang Edi Suprapto mengatakan, sejauh ini terdapat sekitar 30 menara telekomunikasi yang masih memiliki masalah izin. Namun, pihaknya belum memiliki data pasti.

“Saat ini teman-teman sedang update data. Nanti kami informasikan hasilnya,” jelasnya.

Ia menambahkan pihak Dinas PUPR telah melayangkan surat kepada pemilik menara yang dinilai bermasalah tersebut. Namun, hingga kini hanya beberapa perusahaan yang telah menanggapi.

Baca Juga :  Warga Kelurahan Api-Api Alami Pemadanan Listrik Sementara, Setelah Kabel Dibuat Putus Crane Truck

“Dalam waktu dekat akan kami layangkan surat teguran,” tandasnya.

Selain itu Sekretaris Diskominfo Bontang, Ririn Sari Dewi juga menilai, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor menara telekomunikasi juga sangat minim.

“Sedikit sekali PAD. Kita perlu mengatur konsep pengawasan, dari IMB. Kita juga tidak melihat kontribusi dari CSR nya,” tandasnya. (*)

  • Bagikan