Presiden Teken PP 75 Tahun 2021, Jabatan Wakomut Independen Rektor UI Kini Tak Masalah

  • Bagikan
Universitas Indonesia

JAKARTA – Masalah Rektor Universitas Indonesia yang merangkap sebagai wakil komisaris utama independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akhirnya selesai.

Akhirnya Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, yang salah satunya berisi tentang rangkap jabatan pimpinan Universitas di BUMN.

Jika dalam aturan sebelumnya, yakni di Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2013, Rektor dan wakil rektor tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan. Namun, dalam aturan terbaru Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021 terdapat kelonggaran.

Baca Juga :  Kemenkeu: Pastikan PPN Pendidikan Berlaku Hanya Untuk Sekolah Yang Mewah

Pada poin C, aturan lama menyebutkan Rekotr dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Sementara, pada aturan baru untuk poin C, berbunyi Rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Isu rangkap jabatan dari Rektor UI mulai berembus ketika terjadi pemanggilan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) beberapa waktu lalu terkait dengan poster mereka, ‘Jokowi The King of Lip Service’.

Baca Juga :  Diduga Melanggar UU ITE, Polri : Penangkapan Pegiat KAMI Cukup Alat Bukti

Banyak pihak yang menyayangkan keputusan Rektor tersebut, terlebih pemanggilan dilaksanakan pada hari Minggu. Tak sedikit pula yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Rektor UI merupakan upaya pembungkaman terhadap nalar kritis mahasiswa UI. (*)

  • Bagikan