BONTANG – Peningkatan PAD lewat Uji KIR dinilai cukup besar, hal tersebut menjadi pertimbangan DPRD Kota Bontang mendorong pemkot untuk menggenjot pembangunan Gedung Uji KIR. Terlebih terdapat sekitar 6000 kendaraan yang seharusnya dilayani.
Permintaan tersebut salah satunya disampaikan oleh Anggota DPRD Bontang komisi III Abdul Malik yang mendorong Pemkot Bontang segera merealisasikan terkait pembangunan gedung dan fasilitas uji KIR atau layanan pengujian kendaraan berkala.
“Pembangunan gedung KIR tersebut bukan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, tetapi wewenang pemerintah daerah,” katanya, saat dihubungin melalui telepon seluler, Kamis (18/3/2021).
Selanjutnya Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai bahwa saat ini Dishub Bontang hanya menerbitkan rekomendasi saja. Sehingga pemilik kendaraaan bermotor harus melanjutkan prosesnya di Samarinda.
“Jika gedung tersebut segera dibangun maka pemerintah bisa mengurangi beban dari masyarakat yang harus merogoh kocek lagi untuk keluar kota demi dapatkan hasil uji berkala kendaraan,” sambungnya.
Pihaknya menilai Pemkot Bontang tidak pernah membahas penganggaran pembangunan gedung uji KIR tersebut bersama dengan DPRD Bontang.
Dirinya pun mengkalim pembangunan tersebut akan berdampak pada pendapatan hasil daerah yang cukup besar.
“Kalau bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit, Bontang kan punya APBD, jika Gedung itu terbangun akan berpotensi meningkatkan PAD,” tutupnya. (004/redaksi)
