LABUAN BAJO – CV Bintang Bangunan, penuhi tuntutan FSBDSI (Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dengan membayar hak karyawan yang sudah di PHK, Rabu (23/02/2022) bertempat di Kantor Nakertrans.
Sebelumnya FSBDSI Mabar melakukan penyegelan terhadap badan usaha (Toko Bintang Bangunan) yang melakukan PHK karyawan secara sepihak. Mereka menilai PHK tersebut cacat prosedur.
Pihak federasi mengklaim pihak badan usaha ‘Toko’ tidak menjalankan ketentuan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sementara itu HRD CV. Bintang Bangunan Antonius Kurniawan merespon penyegelan yang dilakukan pihak federasi buruh, meminta pengajuan mediasi jika ada ketidakpuasan dibalik keputusan PHK tersebut.
Menjawab keinginan pihak CV Bintang Bangunan, proses mediasi pun dilaksanakan. Mediasi yang berjalan alot tersebut difasilitasi oleh Nakertrans Kab. Manggarai Barat di kantor Nakertrans.
Dalam mediasi tersebut akhirnya diputuskan pihak pemberi kerja CV. Bintang Bangunan bersedia memenuhi dan membayar hak karyawan yang sudah di PHK.
Diberitakan sebelumnya, Organisasi Buruh di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar memperhatikan hak buruh, seperti upah yang layak.
Ketua Federasi Serikat Buruh Demokrasi Indonesia (FSBDSI) Kabupaten Mabar, Rafael Todowela, Senin (21/02/2022) mengatakan, Labuan Bajo masih banyak pekerja atau buruh yang masih menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi atau UMP.
Rafael menjelaskan pelanggaran pembayaran UMP selama ini tidak mendapat penegakan hukum yang tegas dari pemerintah pusat hingga Pemkab Mabar. Padahal, pembayaran upah di bawah standar UMP itu masuk ke dalam ranah pidana dan perdata.
Menurutnya, buruh mengharapkan perhatian dari Pemkab Mabar. Terlebih juga masih banyak persoalan lain yang dihadapi pekerja, seperti persoalan upah untuk kesejahteraan maupun keselamatan dalam bekerja.
Rafael juga menyoroti banyaknya perusahaan swasta di Kabupaten Mabar yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
“Masih banyak perusahaan yang membandel tidak mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang merugikan dan membebaani para pekerja, kata Rafael.
Untuk itu, pihak federasi meminta pemerintah untuk mengawal dan menindak perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya mengikuti program BPJS.
