Polemik Dana CSR Tambang, KNPI Kaltim Dorong Pemrov dan DPRD Kaji Celah yang Rugikan Kaltim 

  • Bagikan
Arief Rahman Hakim, Ketua DPD KNPI Kaltim.

SAMARINDA – Persoalan perusahaan batu bara yang menyumbangkan bantuan dana ke Perguruan Tinggi Kaltim semakin banyak menuai kritik. Salah satunya datang dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kaltim.

Ketua DPD KNPI Kaltim Arief Rahman Hakim mengungkapkan persoalan tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dahulunya disebut Corporate Social Responsibility (CSR).

Di dalam UU tersebut dikatakan bahwa, Persero Terbatas atau perusahan yang mengelola sumber daya alam diberikan kewenangan maupun kewajiban mengeluarkan TJSL, dan ini masih perusahan yang mengelola sumber daya alam (SDA) yang kemudian turunannya sebagai petunjuk pelaksana adalah Peraturan Pemerintah  (PP) No. 47 Tahun 2012.

“Namun PP ini juga memiliki kelemahan karena tidak dicantumkan didalamnya besaran TJSL atau CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahan. Dan ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Putusan MK No. 53/PUU-VI/2018 terkait pembedaan kewajiban terhadap PT yangg mengelola SDA bersadarkan UU No. 33 1945 terkait negara berhak untuk mengatur,” jelasnya.

Arief turut menjelaskan bahwa sejauh ini Kaltim sudah ada Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2013 serta Pergub No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas TJSL serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kaltim.

Menurutnya, Pemprov bersama DPRD Kaltim wajib untuk mengkaji ulang bahkan segera dilakukan revisi massif terhadap celah-celah yang dianggap merugikan Kaltim jangka panjang.

“Libatkan civitas akademis kampus, aktivis dan pegiat lingkungan serta stake holder kepemudaan yangg ada,” sebutnya.

Pihaknya pun berharap DPRD Kaltim dan Pemprov  harus segera memanggil manajemen perusahaan untuk minta klarifikasi agar ini tidak menjadi preseden kurang baik dan menjadi pemicu gejolak sosial di masyarakat Kaltim.

Selain itu dia juga meminta untuk dilakukan audit ke perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang menurut  Wakil Gubernur kaltim, Hadi Mulyadi menyebutkan ada 30 perusahaaan di Kaltim sejenis dan paling banyak se Indonesia.

“Kami meragukan kalau dana TJSL atau SCR yang diberikan ke kampus yang ada di pulau jawa itu dana pribadi karena, kalau pun ada sangat kecil. Karena angka yang keluarkan cukup besar Rp200 miliar. Kaltim menuntut hak dan perlakuan yang sama,” tegasnya

  • Bagikan