Polemik CSR Bayan Resources, GMNI Kaltim Dorong Jadi Momentum Evaluasi Industri Ekstraktif

  • Bagikan
Alimantan, Ketua Bidang Politik, Media dan Propaganda GMNI Kaltim dan Meikel Arruan, Sekretaris Bidang Politik, Media dan Propaganda GMNI Kaltim.

SAMARINDA – Sorotan terhadap perusahaan tambang batu bara mengemuka dan menjadi perbincangan khalayak ramai. Hal ini bermula dari kekecewaan Wakil Gubernur Kaltim yang menyebut bahwa ada perusahaan tambang batubara berlokasi di Kaltim namun menyalurkan CSR ke luar Kaltim.

Perusahaan tambang batubara yang dimaksud Hadi Mulyadi itu adalah PT Bayan Resources. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki Dato Dr. Low Luck Kwon. PT Bayan Resources menyalurkan dana abadi ke tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi Bandung dengan nominal 200 M.

Namun pernyataan Wakil Gubernur Kaltim tersebut telah dijawab pihak PT Bayan Resources bahwa dana tersebut bukan merupakan dana CSR perusahaan namun bersumber dari dana pribadi.

Hal tersebut pun mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (DPD GMNI Kaltim).

Melalui Ketua Bidang Politik, Media dan Propaganda GMNI Kaltim, Alimantan untuk mendapatkan keterangan yang jelas, pihaknya mendorong agar DPRD Kaltim dan Pemrov Kaltim segera memanggil secara langsung PT Bayan Resources agar mendapatkan informasi yang jelas atas polemik yang sedang terjadi.

Menurutnya hal ini untuk mencari titik temu sekaligus evaluasi terhadap PT Bayan Resources atas kehadirannya selama ini di Kaltim.

“Buka-bukaan saja di situ, paparkan berdasarkan fakta yang ada, apa yang sudah dilakukan, jangan-jangan persoalannya bukan hanya itu namun juga ada hal lain, contohnya dampak lingkungan yang ditimbulkan dan bagaimana upaya pemulihan yang mereka lakukan,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Bidang Politik, Media dan Propaganda GMNI Kaltim, Meikel Arruan menambahkan bahwa polemik CSR PT Bayan Resources merupakan momentum untuk mengevaluasi besar-besaran terkait keberadaan seluruh perusahaan yang ada di Kaltim khususnya yang bergerak dalam industri ekstraktif.

Dirinya menerangkan industri ekstrakrif yang bertahan sekian lama telah menjadi bom waktu bagi daya hidup makhluk hidup di Kaltim. Bagaimana tidak banyaknya perusahaan yang mengeruk bumi Kaltim mengakibatkan kondisi lingkungan yang semakin amburadul dan tak menjamin keselamatan rakyat.

Jikalau melihat peta Kaltim, lahan yang sudah dikapling perizinan telah mencapai 13,83 juta hektare. Padahal, luas daratan Kaltim hanya 12,7 juta hektare. Hal ini ditengarai karena tumpang tindih lahan izin kehutanan, pertambangan dan perkebunan.

Situasi tersebut tentu jadi cerminan bahwa perlu evaluasi besar-besaran terkait tata ruang yang ada di Kaltim.

Hal yang lain menurut alumni STT Migas Balikpapan ini, kehadiran perusahaan baik PKP2B dan IUP tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Hal ini dapat dilihat dari Persentase penduduk miskin BPS Kaltim pada September 2021 sebesar 6,27 persen atau 233.130 orang. Angka tersebut menurutnya adalah angka yang sangat tinggi di tengah investasi yang terus masuk merusak alam Kaltim.

Selain itu Meikel sapaan akrabnya juga menyoroti terkait biaya pemulihan yang sangat besar akibat industri mematikan ini. Hal ini dapat disaksikan sendiri dengan banjir, longsor, tercemarnya air sungai, hilangnya lahan pertanian warga, hingga infrastruktur yang rusak parah.

Menurutnya kejadian tersebut tidak pernah mengambil anggaran dari perusahaan yang mengeruk keuntungan di bumi kalimantan tapi untuk memperbaiki hal tersebut diambil dari pajak rakyat melalui ABPN dan APBD.

“Hal inilah yang mesti dipikirkan oleh para pemangku kebijakan, daya rusak yang akan diciptakan di masa depan dan sekarang sudah terjadi lebih besar biayanya dibanding keuntungan yang didapatkan sekarang,” ucapnya.

Pihaknya pun mendorong agar ada evaluasi izin besar-besaran di Kaltim sebagai daulat warga Kaltim untuk direkomendasikan agar menghentikan segala aktivitas yang membuat Kaltim semakin sengsara.

  • Bagikan