Pengurus GPA Kunjungi Wakil MPR RI, Obrolkan Soal Issue Pilkada Sampai Stigma Islam Radikal

  • Bagikan

JAKARTA – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP-GPA), yang dipimpin oleh Ketua Umum Wizdan Fauran Lubis, lakukan kunjungan silaturrahim ke Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Asrul Sani.

” Rombongan kami diterima dengan ramah diruang kerjanya. Diskusi yang terbangun juga baik. Ini merupakan dialog interaktif. Antara Wakil Rakyat dengan kami yang mewakili pemuda dan masyarakat,” ungkap Wizdan Fauran kepada Jurnaltoday, di Jakarta, Selasa (29/9/20).

Ada dua poin bahan diskusi yang disampaikan oleh Wizdan, pertama soal banyaknya keluhan masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi seperti saat ini. Serta soal issue radikalisme yang banyak ditujukan kepada ummat Islam.

” Tentu harapannya Pilkada ini bisa ditunda, mengingat penularan covid-19 semakin merebak. Dan bilapun tidak dapat ditunda, tentu KPU sebagai penyelenggara. Harus tegas dan ketat soal protokol kesehatan,” urai Wizdan.

Lebih lanjut ia menyampaikan, hal menarik pada saat berdialog adalah dibahasnya radikalisme. Menurutnya, issue ini masih terus diperbincangkan oleh umat Islam. Sehingga stigma Islam dalam konteks radikalisme, sepertinya harus ditingkatkan pemahaman yang tepat agar tidak Miss leading.

” Radikalisme itu baik, karena dalam melihat dan memahami sesuatu kita harus radikal. Akan tetapi, apabila radikalisme itu adalah tidak bisa menerima perbedaan. Akhirnya bertindak anarkis, dan radikal tentunya tidak ada hubungan dengan good looking,” tegas Wizdan

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR-RI Asrul Sani yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan. Berkaitan dengan politik dan organisasi Islam. Saya berharap haruslah tetap konsen terhadap perkembangan partai-partai Islam. Karena lingkungan partai Islam, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Ormas Islam. Oleh karenanya, partai Islam itu jangan sampai ditinggalkan, walaupun partai tersebut sedang dalam masalah dalam pandangan politik.

Asrul Sani juga menanggapi tentang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dilematis memang. Satu sisi kita harus memikirkan kesehatan bangsa. Namun, apabila dimundurkan. Maka Pelaksana Tugas (Plt) yang diangkat. Resikonya adalah jabatan Plt tidak memiliki wewenang yang besar, dan ini akan merepotkan nantinya.

” Kita tentu memahami, tidak dapat memprediksi kapan pandemi Covid 19 ini akan berakhir, sehingga kita tidak mungkin berharap kepada ketidakpastian,” jelas Wakil Ketua MPR-RI.

” Satu-satunya ya, agenda demokrasi Pilkada serentak tersebut tetap dilaksanakan. Akan tetapi, tentunya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. KPU lah menjadi tumpuan harapan kita,” lanjutnya.

Lebih lanjut mengenai radikalisme. Asrul Sani tidak ingin membahas panjang lebar. Dirinya berharap, dari semua masukan mewakili pemuda dan masyarakat, agar kita semua semakin dewasa dalam membangun kualitas umat. (*)

Editor : Supriono

  • Bagikan