MEDAN -Pengamat Politik dan Pembangunan, Azhari AM Sinik, meminta DPP Partai GOLKAR segera memberhentikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Diketahui, Doli kini menjabat sebagai Plt Ketua Partai GOLKAR Sumatera Utara (Sumut) maupun Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR.
Pemberhentian ini, kata Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) ini, agar kompetisi perebutan posisi Ketua di Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut berjalan sehat, demokratis, konstitusional dan tidak berpihak.
“Keberpihakan kepada salah satu calon ketua, itu hal biasa di Musda Golkar Sumut. Saya juga bisa memahaminya. Tapi, keberfihakan Doli pada Yasir Ridho itu di luar kebiasaan,” kata Azhari baru-baru ini.
Doli dinilai telah membuat kacau kondisi Golkar Sumut. Hal itu berdampak pada Musda Februari lalu dinggap tidak sah oleh DPP. Bahkan, harus melakukan pembentukan ulang, untuk panitia Musda.
“Akibatnya, jadwal Musda ulang Golkar Sumut makin tidak jelas,” lanjutnya.
Menurutnya, ada dua hal mendasar perlunya memberhentikan Doli. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, hingga membangkang kepada DPP. Khususnya Ketua Umun Airlangga Hartarto dan Keputusan Mahkamah Partai.
Dua hal inilah yang membuat Musda X dianggap tidak sah. Rapat pembentukan panitia Musda ulang beberapa hari yang lalu, juga sempat ricuh. Lantaran, sebagian pengurus menilai rapat itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Partai GOLKAR.
Dua alasan ini, lanjut Azhari, sudah kuat menjadi dasar pemberhentian Doli. Belum lagi potensi Doli tersangkut pada masalah hukum soal dugaan penggelapan dana bantuan Pemprov dan DPP sekitar 2 miliar lebih. Juga soal Proyek Sirup di DPRD Sumut dan pembangunan jembatan Sei Silau Tanjungbalai yang melibatkan orang – orang dekat Doli.
“Selama dua tahun menjabat Plt. Ketua, Doli telah mengakumulasi masalah,” ucap Azhari.
Airlangga Harus Tegas
Meskipun begitu, Azhari mengaku tidak berfihak pada kubu manapun di Musda Golkar Sumut. Ia hanya mengharapkan Ketum DPP Airlangga Hartarto (AH) segera mengevaluasi kinerja Doli.
“AH harus tegas, jangan lagi biarkan Doli mengelola Partai. Potensinya untuk membangkang AH cukup tinggi. Kalau dibiarkan, ini bisa merugikan Partai dan AH sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Azhari juga mendesak AH agar tegas dan jelas-jelas memberi dukungan kepada Musa Rajekshah atau Yasir Ridho.
Azhari justru mempertanyakan apa gunanya diskresi untuk Ijeck jika masih membiarkan Ridho bergerilya mengumpulkan dukungan kabupaten dan kota.
“Setahu saya, dalam sejarah Golkar, diskresi adalah dukungan tersirat ketua umum kepada seseorang menjadi ketua,” lanjutnya.
Menurutnya, jika diskresi telah dilakukan, maka tak perlu lagi ada kandidat yang maju.
“Selama AH tidak tegas, Ridho tetap bergerak, melakukan pembangkangan terhadap diskresi Ketum,” katanya.
Kalau mendukung Ijeck, kata Azhari, AH harus menegaskan dan Ridho berhenti mencari dukungan. Kalau mendukung Ridho, AH juga harus tegas, jangan lagi mendorong-dorong Ijeck menjadi ketua. Kalau sekarang, AH memperlihatkan ambiguitas. Satu pihak mendorong Ijeck maju, di pihak lain membiarkan Ridho juga maju.
“Sangat berbahaya kalau diskresi itu tidak diamankan. Sekarang saja, Ijeck sudah sangat teraniaya, baik karena kondisi yang diciptakan DPP maupun karena permainan Doli dan Ridho di DPD II. Sebaiknya AH tegas dan istiqomah dengan diskresi yang dikeluarkan DPP,” pungkas Azhari. (*)
Redaksi
