JAKARTA – Peneliti politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan. Termasuk mengenai tindakan elit politik hasil pemilu dan pilpres.
Pandangan tersebut disampaikannya saat mengisi diskusi virtual Tadarus Demokrasi yang bertemakan ‘Ekonomi dan Demokrasi’, Sabtu (01/02/2021).
Menurutnya, demokrssi saat ini juga merupakan penghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal demokrasi merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara.
Ditambahkannya bahwa demokrasi saat ini terkontaminasi dengan politik identitas. Tidak hanya terhadap komunitas agama tertentu, menurutnya hal yang sama juga terjadi di berbagai komunitas atau golongan lain. Hal tersebut kemudian berakibat terjadinya polarisasi ditengah masyarakat.
Kritik keras pun dilemparkan Saiful untuk pemerintahan saat ini. Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih fokus ke aspek pembangunan ekonomi, bukan demokrasi. Dampaknya, apa yang dianggap pemerintah menghambat pembangunan ekonomi akan diabaikan bahkan dilangkahi.
Selain hal tersebut, dinamika partai politik pun menurutnya berpengaruh besar. Peta kekuatan partai politik yang tidak seimbang, berdampak pada minimnya kritik, alhasil check and balances pun kurang.
Saiful mencontohkan bagaimana dinamika politik era kekuasaan Soesilo Bambang Yoedhoyono selama 2 periode. Menurutnya saat itu dinamika politik terbangun, proses ceck and balance berjalan dengan baik.
“Bersyukur di masa SBY jadi Presiden punya oposisi kuat. Waktu itu ada PDI Perjuangan. Mayoritas anggota koalisi mendukung pemerintah tetapi ada kekuatan signifikan dari Hanura, PDI Perjuangan dan Gerindra. Kalau sekarang cuma ada 18 % oposisi,”.
Terakhir, dirinya tidak menampik adanya partai politik yang masih diluar koalisi pemerintah. Namun menurutnya, mereka masih kurang optimal. Hingga hari saat ini menurut Saiful, hanya PKS yang terang-terangan menjadi oposisi. Sementara Demokrat lebih memilih menjadi oposisi moderat.
“Kalau Prabowo dilepas, tidak masuk kabinet sebenarnya akan jadi oposisi. Tapi ada kekhawatiran dapat mengganggu stabilitas,” terangnya.(***/Redaksi)
