SANGATTA – Kelanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut CPO Maloy menyisahkan teka-teki bagi masyarakat setempat. Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pelabuhan yang digadang-gadang sebagai pelabuhan utama pengiriman minyak sawit mentah ini.
“Cuma jadi tempat orang mancing,” kata Supriyanto, Kepala Desa Kaliorang ini.
Menjadi semakin miris karena dalam pembangunan fasilitas pelabuhan laut CPO Maloy Tahun Anggaran 2018-2019, ditemukan beberapa kelalaian yang secara langsung merugikan masyarakat sekitar. Seperti pembayaran tanam tumbuh masyarakat serta masalah pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Penuh masalah. Pertama, pembayaran tanam tumbuh masyarakat, sekitar 3 M sampai sekarang tidak kejelasan dari pemerintah Kutai Timur,” bebernya.
Selain itu, Supriyanto juga menyoroti pembangunan fasilitas pelabuhan laut CPO Maloy yang menurutnya tidak sesuai dengan perencanaan.
“Nilai kontraknya 64 Milyar lebih dari kementrian Perhubungan. Itu nilai yang sangat besar, sayangnya pengerjaannya tidak maksimal,” lanjutnya.
Dia bahkan menyebutkan hingga saat ini terdapat 14 sisa pipa utuh dari pemancangan pelabuhan laut tersebut.
“Ini kan masalah, kenapa ada sisa pipah utuh. Kenapa pengerjaannya berbeda dengan perencanaan sebelumnya?,” imbuhnya
Supriyanto menegaskan jika belum ada kejelasan terkait pembayaran tanam tumbuh masyarakat dari pihak pemkab Kutai Timur serta jawaban dari pihak pelaksana terkait kejelasan pemancangan pipa tersebut, langkah tegas akan dilakukan bersama warganya.
“Terkait pekerjaan pemancangan itu, jika tidak ada penjelasan dari perusahaan bisa saja kami segel kantor perwakilannya. Intinya, kami dari pemerintah desa yang mewakili masyarakat Kaliorang meminta agar pemerintah Kabupaten Kutai Timur memprioritaskan pembayaran tanam tumbuh warga kami karena sudah sangat lama dijanji ingin dibayarkan,” pungkasnya.
