BONTANG – Minimnya fasilitas Gedung KIR di Bontang menjadi sorotan Komisi III DPRD Bontang. Pasalnya hal ini membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi berkurang.
Ketua Komisi III, Amir Tosina meminta kepada pemerintah kota (pemkot) untuk segera memberikan pos anggaran terhadap usulan tersebut. Kata Amir, tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari pemkot, sebab tidak akan mencukupi. Bahkan, pembangunan tidak akan terealisasi lagi.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kunjungan ke pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan gedung KIR di Bontang.
“Kami dari Komisi III berniat untuk berangkat ke jakarta, kami akan kordinasi dengan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) nanti kita komunikasi dengan direktorat perhubungan. Bisa dikolaborasi dananya, kita memohon kesana agar ada bantuan,” jelasnya.
Untuk diketahui, layanan uji KIR di Bontang dihentikan sejak 1 Januari 2021 lalu. Lantaran, Bontang tidak memenuhi standar, yakni tidak memiliki gedung. Akibat penutupan layanan tersebut, Bontang harus kehilangan PAD dari pos retribusi uji KIR. Padahal tahun 2021, Bontang diproyeksikan akan mendapat PAD sebesar Rp. 240 juta. (006/Redaksi)