Menyikapi Perintah Penghapusan Tenaga Honorer

  • Bagikan
Andi Ade Lepu, Pemerhati Masalah Publik

Wacana penghapusan tenaga tenaga honorer sebenarnya sudah lama kita dengar. Di tahun 2018 misalnya, sudah ada PP no 49 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikemukakan oleh MenpanRB. Jadi, kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang berisi perintah penghapusan tenaga honorer terhitung 28 November 2023 bukanlah hal baru, ia hanya mengafirmasi PP no 49 sebelumnya.

Itu soal aturannya, kita tidak sedang ingin membahasnya. Kita tertarik menuliskan sisi lain, bahwa ada 2.368 tenaga honorer di Kota Bontang yang resah karena jika aturan itu ditegakkan 100%, maka mereka akan menjadi pengangguran, mirip karyawan yang diPHK secara tiba-tiba. Bagaimana sebaiknya kita memandang persoalan ini?

Pertama, tenaga honorer yang berjumlah 2.368 orang itu adalah residu kebijakan masa lalu yang menjadi beban hari ini. Dua ribuan orang itu adalah akumulasi sekian periode kepemimpinan politik di Kota Bontang. Mereka tidak ujuk-ujuk hadir di periode kekinian. Mereka adalah rekrutmen kebijakan periode sebelum-sebelumnya. Maka, ia harus diterima sebagai warisan beban kebijakan masa lampau. Ia harus menjadi tanggung jawab jaman, sesuatu yang harus dipikul dengan penuh keikhlasan. Kita adalah bagian dari semua itu, bagian dari proses estafeta di setiap pergantian; betapa pun berbedanya kita dalam kancah politik kebontangan. Siapa pun kita di hari ini harus memberi apresiasi dan memberikannya artikulasi solutif. Terhadap ini, DPRD kita dan Walikota Basri Rase tentu telah punya formulasi jalan keluar. Mereka dipilih salah satunya untuk hal-hal semacam itu.

Kita hanya ingin menggarisbawahi dengan huruf tebal semua sebagai sebuah pesan, bahwa sebuah kebijkan hari ini haruslah dihitung panjang ke depan. Jangan hanya karena periode politik dibatasi 5 atau maksimal 10 tahun saja lantas kita abai pada dampak panjang setelahnya. Kita hanya membangun sejauh jarak pandang periode, yang lebih miris terkadang dominan berorientasi popularitas citra untuk periode berikutnya. Padahal fatsun teorinya, pembangunan adalah sebuah sistim yang sustainable. Ia harus menjadi legacy produktif untuk diteruskan para penerus. Ini berlaku di semua aspek kebijakan, termasuk pembangunan-pembangunan fisik. Bahwa apa yang kita bangun hari ini, akan diteruskan sampai jauh ke depan. Membangun sebuah jalan sempit hari ini misalnya, akan menjadi pelopor jalan yang berubah mirip lorong macet di sepuluh tahun ke depan. Pun bangunan-bangunan fisik haruslah dibuat untuk merespons kebutuhan berpuluh tahun ke depan. Semua sektor idealnya memiliki grand desaign melampaui kebutuhan hari ini. Sebenarnya kita telah punya RPJMD mau pun RPJPD, sayang turunan-turunan implementasinya lebih sering lebih kecil dari geliat jaman. Pembangunan kita tidak boleh tiba masa tiba akal. Kita harus membangun jembatan besar yang menghubungkan gagasan kita hari ini dengan apa yang akan dilanjutkan oleh generasi setelah kita.

Salah satu contoh visi jangka panjang ini adalah pembangunan kawasan Bontang Lestari oleh Walikota pertama Bontang DR. H.A. Sofyan Hasdam. Itu sebuah warisan produktif yang menuntun kemana harusnya masa panjang pembangunan diarahkan. Sayang sekali, skema pengembangan setelahnya tidak pernah diarahkan ke sana secara signifikan. Para penerus setelahnya asyik dengan dirinya dan tetap fokus di Bontang Kota. Sehingga Bontang Lestari yang berjarak 15 kiloan itu tetap menjadi kawasan Kantor Walikota, DPRD, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kita memimpikan Bontang Lestari menjadi kota baru yang bergeliat, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan titik pengembangan Bontang yang kini mulai sumpek dan padat. Bagaimana caranya? Itu soal teknis dan political will. Ia ada di diskusi berikutnya.

Kita kembali ke masalah honorer yang krusial. Pandangan kedua kita adalah, ternyata kita memiliki supporting tenaga bagi aparat birokrasi kita sebanyak 2 ribu lebih personil. Jumlah itu setara dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil kita di 2020 sebanyak 2.819 orang. Jadi, terdapat 5ribu lebih tenaga yang siap memastikan roda pelayanan biroksasi yang cepat dan produktif. Ini penting dikemukakan, karena solusi apa pun yang ditawarkan oleh pemerintah, termasuk kita dengar penolakan dari DPRD; dampaknya ada dua, yakni penghapusan tenaga honorer sesuai surat perintah menteri PANRB atau menguranginya. Atau dengan tawaran lebih ke tengah, mempertahankannya dengan konsekuensi memacu peningkatan produktifitas kerja honorer termasuk PNS. Peningkatan produktifitas ini tentu dengan indikasi-indikasi kinerja yang jelas. Mulai dari kedisiplinan, out put sampai out come. Kedisiplinan misalnya, dimulai dari hal-hal dasar. Seperti kehadiran tepat waktu saat pagi, siang, dan kepulangan. Semua terukur baik saat normal mau pun saat sidak. Bisa juga dalam penilaian lain misalnya kemampuan melaksanakan tugas yang diembannya, atau sampai pada perilaku bersih pungli atau KKN.

Akhirnya kita mengambil iā€™tibar bahwa kita perlu merespons kebijakan Menteri PANRB yang berisi perintah penghapusan tenaga honorer ini dengan sikap positif bahwa ada pesan-pesan urgen di situ yang melampaui pertimbangan-pertimbangan lain. Sambil mencari solusi paling tengah, tak ada salah kita berprasangka baik bahwa mungkin ini cara efektif untuk memantik kinerja aparat kita sebagaimana semangat reformasi birokrasi yang selama ini kita dengungkan dengan tangan terkepal.
Tak ada masalah tanpa jalan keluar.

  • Bagikan