JAKARTA – Masyhuril Khamis Selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) PB Al Washliyah meminta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditunda sebagaiman Surat Anjuran PB Al Washliyah secara resmi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, KPU dan DPR RI dan DPRD se Indonesia.
Hari minggu kemarin Nahdhatul Ulama (NU), hari ini Muhammadiyah dan Al Washliyah secara resmi meminta agar pelkasanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 ditunda kembali.
Pandemi Covid 19 masih belum dapat diatasi secara maksimal, jumlah yang terpapar semakin mengkhawatirkan, bahkan jumlah korban jiwa semakin meningkat jangan korbankan nyawa rakyat demi agenda demokrasi.
Saat ini kita seharusnya bahu membahu untuk menyelamatkan rakyat agar kesehatan dan kesejahteraan merekka terjamin. Ujar Masyuhuril Khamis.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang merupakan hak konstitusi rakyat. Namun melihat perkembangan pandemi Covid 19 yang semakin menik bukannya menurun, sebaiknya Pemerintah Pusat haruslah mengambil sikap yang bijaksana.
Masyhuril juga menambahkan bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah terhadap mematuhi protokol kesehatan, seketat apapun pengawasan yang akan diterapkan pastilah tidak akan mampu ketika kita membuka lebar, bahkan lebih ekstrimnya kita mempasilitasi banyaktitik berkumpulnya masyarakat, wakaupun dengn tujuan yang mulia.
Saya memaklumi bahwa Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, mengisyaratkan penerapan protokol kesehetan tanpa mengenal zonasi wilayah. Akan tetapi cukuplah Pileg dan Pilpres kemarin menjadi pelajaran banyak rakyat yang menjadi petugas Pemilu jadi korban, sekali lagi saya tegaskan “jangan korbankan Nyawa Rakyat demi agenda demokrasi” Tegas Masyhuril Khamis (PP)
