Masyarakat Daerah Dilibatkan di Struktur Badan Otorita IKN, Safaruddin Apresiasi Perintah Presiden

  • Bagikan
H. Safaruddin saat menemui warga beberapa waktu lalu

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono-Dhony Rahajoe untuk menempatkan masyarakat di daerah dalam struktur IKN Nusantara. Ini sejalan dengan masukan dari Panitia Khusus (Pansus) IKN.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin mengatakan, keterlibatan masyarakat di daerah dalam pembangunan IKN Nusantara sangat penting. Sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

“Melibatkan masyarakat di daerah, khususnya masyarakat Kaltim dalam struktur Otorita IKN Nusantara merupakan wujud komitmen pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan ibu kota. Sehingga, masyarakat di daerah benar-benar dilibatkan,” kata anggota Panitia Khusus (Pansus) IKN itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu menegaskan, Bumi Etam memiliki sumber daya manusia (SDM) andal dan berkualitas. Sehingga, dapat mendukung kerja-kerja Badan Otorita IKN Nusantara dalam membangun ibu kota yang berkelanjutan, sesuai dengan konsep Smart Forest City yang diusung pemerintah.

“Saya sebagai wakil rakyat dari Kaltim sangat siap mendukung pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugas Badan Otorita IKN Nusantara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Komisi III DPR RI maupun di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI),” tegas Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Menurut Safaruddin, keterlibatan masyarakat di daerah juga sesuai dengan catatan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikannya beberapa waktu lalu. Di mana, hak-hak masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi di dalam Ibu Kota Negara sehingga eksistensinya tetap terjaga dan tidak termarjinalkan.

“Tidak hanya itu, saya juga mengingatkan bahwa dalam rangka mencapai distribusi pembangunan yang integratif, maka pemerintahan IKN Nusantara harus membangun konektivitas dengan pemerintahan daerah sekitar sebagai kota-kota pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah IKN Nusantara sehingga dapat tercapai pembangunan yang seimbang,” tutupnya. (***)

  • Bagikan