Kasus Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Tetapkan Empat Tersangka

  • Bagikan
Ilustrasi

JAKARTA – Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO, atau minyak goreng.

Pejabat berinisial IWW ini ditetapkan sebagai tersangka bersama  tiga tersangka lainnya dari pihak swasta oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Selasa (19/04/2022).

Tiga tersangka dari pihak swasta, yakni MPT menjabat sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas.

Di hadapan awak media, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada akhir tahun 2021 lalu membuat pemerintah melalui Kemendag menetapkan domestic market obligator (DMO) dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang melakukan ekspor CPO dan turunannya. Tak hanya itu, Kemendag turut menetapkab harga eceran tertinggi (HET) minya goreng sawit.

“Pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” jelas Burhanuddin saat menggelar konferensi pers.

Dalam penetapan sebagai tersangka, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu, mereka juga diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

  • Bagikan