Jokowi Kunjungi Kaltim Lagi, GMNI Nilai Tak Beri Manfaat

  • Bagikan
DPD GMNI Kaltim.

JURNALTODAY.ID, Samarinda – Untuk sekian kalinya, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kalimantan Timur. Terbaru, orang nomor satu di Indonesia ini dijadwalkan akan membuka salah satu kegiatan nasional kepemudaan.

Kedatangan Jokowi ke Kaltim tentu menarik perhatian. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (DPD GMNI Kaltim). Berbeda dengan yang lain, GMNI Kaltim melemparkan kritik pedas atas kunjungan tersebut.

“Kedatangan Jokowi berulang kali ke Kaltim mestinya berbanding lurus dengan upaya pembangunan di Kaltim,” kata Ketua DPD GMNI Kaltim Andi Muhammad Akbar.

Bukan tanpa alasan, menurutnya kedatangan Jokowi berulang kali ke Kaltim tidak memberikan dampak signifikan terhadap Kaltim.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai persoalan yang tak kunjung dapat diselesaikan. Terutama persoalan upaya pemulihan Kaltim dari industri ekstraktif.

Apalagi, kata Akbar, dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, mestinya upaya pemulihan Kaltim berlangsung lebih cepat.

Menurutnya, industri yang merusak alam mestinya perlahan mulai dikurangi. Namun kenyataannya justru semakin merajalela. Sehingga komitmen Jokowi untuk membangun ekonomi dan energi terbarukan patut dipertanyakan.

“Lalu ditetapkannya Kaltim menjadi IKN juga membawa persoalan baru. Jangkar sosial yang mesti disiapkan pasca pembangunan IKN berjalan mestinya disediakan,” tambahnya.

Hari ini menurut Akbar ada ancaman tergusur dan termiskinkannya masyarakat akibat pembangunan IKN. Temuan di lapangan, beberapa lahan warga dipatok secara sepihak oleh pemerintah padahal masyarakat memiliki legalitas atas tanah tersebut.

Selain itu, warga yang telah lama bermukim secara turun temurun juga akan kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat pembangunan IKN. Namun warga yang memiliki tanah harus rela dibayar rendah atas kompensasi tanah yang akan menjadi lahan IKN.

“Belum tentu uang ganti yang dibayarkan dapat membeli rumah dan mendapatkan pekerjaan yang layak,” bebernya.

Selanjutnya terkait persoalan infrastruktur yang ada di Kaltim. Menurutnya, Jokowi wajib memberi perhatian lebih atas kondisi infrastruktur yang ada di Kaltim.

“Mulai dari infrastruktur Jalan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang masih sangat miris,” tambahnya.

Perhatian lebih tersebut, menurutnya merupakan kompensasi atas dikeruknya sumber daya alam. Sehingga Kaltim harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat atas kondisi infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat Kaltim.

“Jangan sampai 10 Kabupaten dan Kota di Kaltim tidak merasakan dampak apa-apa,” ucapnya,

Di akhir dirinya juga menyampaikan agar kebijakan yang dikeluarkan untuk Kaltim terutama dalam pembangunan IKN harus banyak membuka dialog yang melibatkan segenap elemen masyarakat Kaltim.

“Kalo sampai hari ini, janji kesejahteraan dengan hadirnya IKN di wilayah Kaltim, justru tidak dirasakan warga,” pungkasnya.(*)

  • Bagikan