SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Aras melakukan kunjungan kerja tinjau jalan provinsi sepanjang 248 Km yang terletak di ruas jalan simpang empat Kaliorang-Talisayan, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur pada Jumat (1/10/2021) lalu.
Dalam Kunjungan kerja tersebut, Agus Aras bersama anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, M Nasiruddin dan Saefudin Juhri yang turut terlibat secara langsung.
Agus Aras menyampaikan bahwa untuk sisi Kutai Timur sendiri, akses jalan Provinsi menuju arah utara mengalami kerusakan yang terbilang cukup parah. “Ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, ruas simpang empat Kaliorang-Talisayan sepanjang kurang lebih 248 Km, khususnya yang di wilayah Kecamatan Kaubun-Karangan itu kan rusak parah, ya jadi hari ini saya melakukan kunjungan kerja untuk melakukan peninjauan pengerjaan jalan tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut Agus Aras menjelaskan, dana alokasi APBD Provinsi tahun 2021 yang terbilang minim, menjadi salah satu kendala dalam pengerjaan, yang diharapkan dapat rampung akhir tahun ini. “APBD Provinsi itu kan kurang lebih Rp 16 miliar. Yang pada pelaksanaannya sedang berlangsung walaupun masih progresnya belum mencapai 50 persen. Kemudian untuk alokasi dana melalui pemerintah pusat Rp 2 miliar lebih juga baru mencapai di angka 60 persen, lah kita berharap supaya sebelum akhir tahun semuanya selesai,” ungkapnya.
Dirinya mengaku akan mengupayakan untuk mendesak Pemprov Kaltim agar alokasi anggaran 2022 bisa lebih dimaksimalkan. Mengingat jalan tersebut adalah akses vital menuju wilayah utara. “Kita akan dorong untuk 2022 supaya lebih besar alokasi anggaran di sana, karena kita tau di Kalimantan Timur ini ruas jalan provinsi yang panjang itu ada di Kutai Timur menuju ke Berau, yang mana notabenenya ini mendapat alokasi yang sangat minim,” tegasnya.
Menurutnya, alokasi Rp 16 miliar sangat minim untuk mengatasi kerusakan yang cukup parah di jalan provinsi tersebut. Maka Agus bersama dengan anggota DPRD Kaltim yang lain mendesak memaksimalkan alokasi anggaran 2022 ke gubernur Kaltim. “Kami akan desak pemerintah provinsi melalui DPRD untuk memberikan alokasi yang lebih besar,” pungkas legislator Demokrat daerah pemilihan (dapil) Bontang-Kutim-Berau itu. (*)
