Jalan Provinsi Masih Rusak Parah, Mahasiswa Kaubun Tekan Transparansi Anggaran

  • Bagikan

SAMARINDA – Mahasiswa Kaubun soroti rusaknya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Jalanan umum jalur Provinsi penghubung antar Kabupaten Kota ini merupakan akses vital bagi masyarakat.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa (IKBM) Kaubun Muhammad Hasbi Mo’a menjelaskan bahwa aktivitas masyarakat sangat terganggun dengan rusaknya jalan penghubung ini, tak hanya para pengendara jalan, namun juga merugikan pelaku usaha yang beraktivitas di sekitar jalan raya.

“Kita berharap agar jalan ini segera diperbaiki karena kondisi jalan yang sudah sangat parah. Di musim hujan sangat berlumpur dan licin, di musim kemarau jalan ini sangat berdebu bukan lagi debu halus tapi sudah kaya butiran pasir yang berterbangan,” kata Hasbi, Rabu (11/08/2021).

Dilanjutnya bahwa meski status jalanya itu  sudah jelas adalah jalan Provinsi, namun yang justru terjadi dilapangan adalah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten justru saling lempar tanggung jawab.

“Kita berharap peran komunikasi dan koordinasi pemprov dan pemkab harus tetap jalan. sebab kalau dilihat dari fungsinya punya tanggung jawab yang sama yaitu fungsi pembangunan. Sehingga kegiatan mobilitas masyarakat bisa berjalan,” imbuh mahasiswa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden BEM Fisip Unmul.

Senada dengan Hasbi,  Yohanes Richardo Nanga Wara selaku Dewan Pembina IKBM Kaubun mengatakan  mestinya ada pertanggung jawaban perbaikan terkait rusaknya jalanan yang diakibatkan oleh kendaraan perusahaan baik pertambangan batubara juga perkebunan sawit.

“Padahal Kaubun berada ditengah perusahaan Pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. mestinya berkesinambungan tentang program infrastruktur menjadi prioritas penting, bagaimana mungkin kinerja terlihat baik jika faktanya banyaknya kerusakan ldan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi masyarakat,”ungkapnya.

Richardo mengatakan pembangunan jalanan akses transportasi Kabupaten Kota Bontang, Kutim dan Berau, khususnya merupakan penghubung antar 5 Kecamatan Sangsaka (Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan) menuju Kabupaten Berau masih banyak yang perlu diberikan perawatan. Menurutnya, agar dapat berjalan maksimal maka anggaran pembangunan harus transparan diketahui oleh publik karena sudah diatur tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, artinya ada anggaran wajib yang dialokasikan untuk perawatan pembangunan jalan.

“Hal yang tidak transparan bisa saja kita curigai disana ada potensi penyelewengan, oleh karena itu jika lambat untuk memperbaiki, jangan salahkan jika ada perlawanan dari rakyat,”ungkap Richardo diakhir. (*)

Editor: Redaksi
  • Bagikan