Izin Operasi KPC di Kutai Timur Habis Tahun ini, GPM Kaltim Pertanyakan Status

  • Bagikan

SAMARINDA – Izin Operasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang beroperasi sejak tahun 1992 di Sangatta, Kutai Timur akan habis tahun ini. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan status dari perusahaan yang menggarap lahan seluas 84,938 ha, dengan jumlah pekerja kurang lebih 25.000 personil.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Kalimantan Timur, melalui Ketua Bidang Politik Fitra Perdana mempertanyakan kejelasan izin operasi salah satu tambang raksasa di Kaltim ini.

Menurut Fitra, Gubernur Kaltim wajib merespon dengan cepat kejelasan status perpanjangan izin mereka, mengingat Kontrak Karya 5 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT KPC masa izin dan kontraknya berakhir di tahun 2021.

“Isran Noor harus mengevaluasi secara terbuka dan membuka kepada publik proses status perpanjangan izin PT. KPC,” kata Fitra.

Hal itu menurutnya penting, mengingat informasi yang beredar bahwa cadangan batubara yang terkandung di dalamnya tidak habis meski digali dan diproduksi sampai tahun 2041.

Selain itu, dengan kejelasan status tersebut dapat menenangkan masyarakat sekitar yang juga bertanya-tanya mengenai masa depan perusahaan yabg sedikit banyaknya sudah memberikan kontribusi bagi mereka.

“Masyarakat kita sudah 2 tahun berdampingan dan perang melawan pandemi covid 19. Ini mengakibatkan kemiskinan semakin bertambah. Jangan sampai luka masyarakat bertambah lagi dengan ketidakjelasan daripada izin PT. KPC,” terangnya.

Terkait hal tersebut, kata Fitra, GPM mendesak Gubernur Kaltim serta PT KPC untuk terbuka kepada publik mengenai proses perpanjangan izin mereka. Selain itu, GPM juga mendukung penuh terkait aturan baru Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi Khusus (IUP-OPK).

 

  • Bagikan