Penulis : Yohanes Ricardo, Ketua DPC GMNI Kota Samarinda
Pandemi Covid19 menjadi suasana yang agak berbeda dari Pemilu sebelumnya, ini menjadi tantangan kesiapan bagi negara untuk menghadapi nya. Kita ketahui bersama setiap lima tahun sekali rakyat selalu dihadapkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai ajang kontetasi politik, pemaknaan Pemilu juga diartikan sebagai alat demokrasi untuk memilih calon yang akan memimpin bangsa kearah perubahan bahkan bisa saja ke arah keterpurukan atau kehancuran bangsa ini.
Partisipasi rakyat dalam hal ini memilih bisa juga untuk memilih sebagai sikap dan hak individu, suara dari rakyat di kotak kosong menentukan arah bangsa ini kedepan, entah itu sebagai solusi penentu ataukah jalan buntu. Tentu saja Pemilu bisa menjadi penentu nasib rakyat, namun rakyat tidak boleh menitipkan nasibnya di kolom suara penentu. Rakyat mesti memilih pemimpin secara analisis, track record atau rekam jejak masing pasangan calon yang punya prestasi, yang punya kemampuan, yang memiliki tanggung jawab agar tidak sekedar mengobral janji, memilih yang visioner.
Dilema dalam Pemilu, hal ini dikarenakan angka golput tiap kalinya tidak menurun akan tetapi angka golput semakin meningkat hal ini juga merupakan krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin saat ini. Belum lagi ditengah situasi Pandemi covid-19 yang sulit untuk masa berkerumun, yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.
Berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat baik kebijakan yang tidak berpihak maupun masalah yang sering dialami oleh rakyat menjadi tugas para calon yang nantinya akan terpilih, jangan sampai Pemilu hanyalah panggung sandiwara, menipu rakyat kesekian kalinya. Masalah kemiskinan rakyat, penindasan bagi rakyat, masalah upah, jaminan kerja, perlindungan pekerja, status kerja, jam kerja bagi buruh, kemudian melindungi hak bagi petani, rakyat miskin kota, masalah kemanusiaan, masalah lingkungan, pembungkaman ruang demokrasi, mahalnya akses pendidikan, bahkan represifitas terhadap gerakan rakyat serta persoalan lain hendaknya diselesaikan.
Hal ini Pemilu menjadi ruang beradu gagasan bukan ruang untuk saling beradu rakyat sesama rakyat, sebab musuh utama kita ialah sistem dan kekuasaan yang menindas. Dengan menggunakan politik tanpa diskriminasi, rasis dan hal-hal yang menyebabkan pemecah persatuan dan kesatuan bangsa akibat fanatik terhadap pilihan politik.
Rakyat bahkan punya hak penuh untuk melakukan kontrol, mengkritisi hingga menagih janji-janji kampanye politik saat nanti ketika siapapun Paslon yang akan terpilih dalam ajang Pemilu tahun ini. Jika para Paslon nantinya tidak mampu merealisasikan janji program-program manisnya, maka kita katakan gagal dalam memimpin. Para Paslon yang terpilih harus segera menyerap suara aspirasi rakyat tanpa pandang bulu, harus terjun bersama rakyat dan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan rakyat itu sendiri bukan kebijakan yang lahir dari keinginan atas penyalahgunaan kekuasaan untuk mengembiri hak rakyat.
Selain itu, Para Paslon yang terpilih nantinya harus berani untuk transparansi atas alokasi anggaran dalam penggunaannya, kemudian harus berani bebas dan berantas korupsi, pro terhadap lingkungan, dan melawan intoleransi dalam mewujudkan semangat kebhinekaan.