BONTANG — Komisi 1 DPRD Kota Bontang menggelar rapat bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) terkait Program Keluarga Harapan (PKH).
Rusli menyebut berkumpulnya mereka dalam rapat karena adanya keluhan masyarakat yang diterima, bahwa program PKH tidak tepat sasaran.
“Komisi satu ini memang tempat curhatnya masyarakat, yang sedih-sedih itu di komisi 1. Makanya kita bertemu kali ini, karena adanya keluhan dari masyarakat,” katanya, Selasa (13/4/2021).
Lebih lanjut, Rusli menyebut hak dan wewenang daerah telah dikebiri. Pasalnya menurut pemaparan kepala Dinsos, pemegang kebijakan dalam penentu penerima PKH rupanya ada di Kementrian Sosial.
Padahal, lanjut Rusli daerah yang mengetahui pasti kondisi dari masyarakatnya.
“Kalau saya menyimpulkan, kita ini daerah sedikit dikebiri. Sehingga permasalah ini tidak akan selesai. Karena memang para penerima tetap ditentukan dari pusat,” katanya, Selasa (13/4/2021).
Daerah hanya diberikan hak untuk melakukan verifikasi dan validasi data saja. Namun, Rusli meminta kepada pemerintah untuk tidak putus asa. Bagaimanapun, Bontang sudah cukup baik dalam pendataan.
“Hanya saja, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan. Terpenting, kita sosialisasi kan. Data diperbaiki dan diperbaharui. Sistemnya juga ditingkatkan dan dirapikan,” jelasnya. (006/Redaksi)