JAKARTA – Berbeda dari biasanya, jika 1 Mei jalanan selalu dipenuhi oleh kaum buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei tahun ini buruh mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (01/05/2022).
Ratusan massa buruh yang hadir di depan kantor KPU RI ini, merupakan massa dari Partai Buruh, dan berasal dari empat konfederasi serikat buruh. Massa aksi dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Massa yang berpakaian dengan dominasi warna hitam dan oranye ini berdiri rapi dengan bendera dan sejumlah tuntutan.
Saat diwawancara, Said Iqbal menjelaskan bahwa kehadiran mereka di depan kantor KPU RI untuk menyerukan agar pemilu dapat diselenggarakan dengan benar.
“Tiga isu yang disampaikan, pertama, pemilu jujur dan adil. Pemilu yang tidak jujur dan adil akan menghasilkan anggota legislatif yang tidak akan berpihak pada kaum terpinggirkan, atau kaum buruh. Oleh karena itu dibutuhkan pemilu jurdil,” kata Said Iqbal.
Tuntutan kedua dari Partai Buruh terkait Politik Uang. Partai Buruh dengan tegas menyatakan bahwa partai yang didominasi warna oranye ini menolak segala bentuk politik uang.
“Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja ingin menyampaikan dalam kesempatan ini tidak setuju dengan slogan ‘ambil uangnya, jangan pilih orangnya’, itu adalah mendidik korupsi,” tegasnya.
Isu penundaan pemilu menjadi tuntan terakhir mereka. Partai Buruh berharap agar KPU tetap menyelenggarakan pemilu sesuai dengan yang sudah ditetapkan, yakni 14 Februari 2024.
Selain ketiga isu yang ditujukan kepada KPU RI, Partai Buruh juga membawa beberapa tuntutan lainnya, diantaranya mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga sembako dan BBM. Menurut Partai Buruh, dampak naiknya harga tersebut sangat menyengsarakan rakyat.
“Turunkan harga pokok minyak goreng masih mahal, daging masih mahal beberapa kebutuhan pokok masih mahal. Anda bisa bayangkan rencana pemerintah ingin menaikkan BBM Pertalite dan LPG 3 kilogram, itu akan memukul dan mencekik leher rakyat dan kaum buruh,” kata Said Iqbal.
Terakhir, Partai Buruh juga kembali menyatakan sikap penolakan mereka terhadap UU Cipta Kerja. Partai Buruh mengancam akan melakukan mogok masal jika pemerintah tetap memberlakukan UU tersebut.
“Kami sampaikan juga tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Bilamana pemerintah dan DPR kembali memaksa untuk membahas omnibus law bisa dipastikan mogok nasional akan kami serukan,” tegasnya.
Untuk informasi, aksi peringatan hari buruh sendiri nantinya akan digelar pada tanggal 14 Mei 2022 mendatang di depan kantor DPR RI membawa 15 tuntutan. Hal itu telah disepakati oleh berbagai konfederasi serikat buruh. Rencananya, dari kantor DPR RI, sekitar 100 ribu buruh selanjutnya bergerak ke Istora Senayan.
