JURNALTODAY.ID,Balikpapan – Polemik terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak kunjung usai meski terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Kali ini aksi protes digelar oleh Gerakan Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan dengan melakukan aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Balikpapan, Kamis (04/08/2022).
Nada Mulia Septyani Effendy selaku humas aksi menjelaskan unjuk rasa yang mereka laksanakan sebagai upaya penyadaran terkait RKUHP yang dinilai berpotensi mengenyampingkan hak-hak dasar warga negara.
“Jangan sampai kebijakan yang ada dengan tujuan pembaharuan hukum malah justru mengenyampingkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi,” ucapnya.
Dia mengingatkan bahwa layaknya sejarah yang kerap kali dikatakan akan mengulang dirinya sendiri, maka dalam pembentukannya RKUHP juga tidak boleh serta-merta mengenyampingkan latar belakang historis yang ada.
Pasal lese majeste, kata Nada, pada praktik dan penggunaannya sering diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat atatu tidak boleh dikritik (Human Rights Watch, 2003).
Oleh karena itu, dirinya berharap RKUHP tidak hanya terpaku pada sistem pemidanaan saja, tetapi juga mempertimbangkan potensi buruk yang mampu terjadi serta melihatnya dari berbagai macam perspektif.
“Sebab hukum pada tataran praktisnya tidak mampu dilepaskan dari hal-hal yang disebutkan di atas.jarah bagaimana pasal-pasal yang telah disebutkan di atas kemudian sering disalahgunakan,” jelasnya.
Sementara itu perwakilan Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (LMFH UNIBA) menegaskan perihal revisi RKUHP yang harus dilaksanakan secepatnya sebelum dinyatakan inkrah oleh konstitusi.
Aksi yang diinisiasi oleh Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum Unibersitas Balikpapan ini diikuti oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum, Kader LMFH, dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.(**/as)
