Djoko Tjandra Pengemplang Rp 904 Miliar Tertangkap di Malaysia

  • Bagikan

JAKARTA – Buronan kelas kakap Djoko Tjandra yang selama 11 tahun menjadi incaran aparat penegak hukum akhirnya tertangkap. Pengemplang Rp 904 miliar itu bersembunyi di Malaysia.

Adang Darajadtun Anggota Komisi III DPR RI mengatakan, walaupun Djoko Tjandra telah ditangkap. Namun hal itu telah mencoreng institusi penegak hukum di Polri dan Kejaksaan Agung. Karena dia ternyata bisa bebas masuk ke Indonesia.

‎”Walaupun Djoko Tjandra sudah tertangkap tetapi kejadian masuknya buronan kakap itu ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, jelas sangat mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia,” ujar Adang kepada wartawan, Jumat (31/7).

Oleh sebab itu, politisi PKS ini berharap ke depannya ‎jangan sampai kejadian seperti Djoko Tjandra terulang lagi. “Sudah seharusnya menjadi pemicu bagi para penegak hukum untuk bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral, etika dan membongkar apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Adang juga berharap, dengan tertangkapnya Djoko Tjandra maka Polri harus mampu menggali semua persoalan, kejadian yang lalu. Misalnya mengapa menjelang putusan Mahkamah Agung (MA), dia bisa tahu dan lari ke luar negeri. Mengapa dia dengan mudah mendapatkan paspor baru.

Baca Juga :  Gus Miftah, Syekh Ali Jaber Punya Firasat sebelum Jadi Korban Penusukan

“Penegak hukum harus terbuka dan transparan. Banyak hal-hal yang harus dilakukan Polri bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, apabila ingin kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin baik,” ungkapnya.

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan.

Baca Juga :  Ada Pasal Pendidikan Pada UU Ciptaker, Ketua Komisi X DPR-RI: Sebelumnya Disepakati Untuk Dicabut

Sebelumnya, anak buah Kapolri Idham Azis yang ditunjuk sebagai ketua tim penangkapan Djoko Tjandra yakni Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengungkapkan, penangkapan buronan Djoko Tjandra di Malaysia. Ada kerja sama antara Polri dengan Kepolisian Malaysia hingga Djoko Tjandra berhasil ditangkap.

Listyo menjelaskan, mulanya Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan untuk mencari Djoko Tjandra. Kemudian, Polri mencari informasi keberadaan buronan tersebut di Malaysia hingga berhasil ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia pada Kamis malam (30/7).

Diketahui, Djoko Tjandra sempat berada di Indonesia tanpa terdeteksi aparat penegak hukum dan pihak keimigrasian. Bahkan, dia sempat membuat e-KTP dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni.

Kemudian, Djoko Tjandra berhasil keluar dari Indonesia menuju Malaysia. Menurut penuturan pengacara, Djoko Tjandra sakit dan berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra tidak pernah hadir dalam sidang PK di PN Jaksel. Selamat empat persidangan tidak hadir. Menurut pengacara, Djoko Tjandra masih sakit sehingga tidak bisa menghadiri persidangan. Akhirnya PN Jakarta Selatan tidak menerima permohonan PK Djoko Tjandra. Permohonannya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Baca Juga :  Di Hadiri Gatot Nurmantiyo Semakin Memantapkan Perumusan Maklumat KAMI

Sejauh ini, telah ada sejumlah jenderal di Polri dan jaksa yang diduga membantu Djoko Tjandra. Sebanyak tiga Pati Polri itu adalah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte yang dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, serta Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo yang dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Terbaru, Kejaksaan Agung mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pinangki Sirnamalasari dari jabatannya. Pinangki dicopot dari jabatannya karena diduga bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019 lalu.

Polri juga baru saja menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka. Dia diduga turut berperan dalam pelarian Djoko Tjandra selama menjadi buronan.

  • Bagikan