Dewan Dorong Pemkot Tetap Jalankan PTM Juli Mendatang

  • Bagikan
Kegiatan ujicoba PTM beberapa waktu lalu

BONTANG – Wakil Ketua DPRD, Agus Haris berharap Pemerintah Kota Bontang untuk tetap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Juli mendatang.

Tentunya dalam pelaksanaanya harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Karena proses belajar mengajar berada di kondisi pandemi covid-19.

“Bisa saja dilaksanakan asal ikuti prokes. Kalau hanya karena alasan Covid-19 terus mau sampai kapan,” kata Agus Haris saat ditemui awak media, Rabu (30/06/2021) kemarin.

Lebih lanjut, Agus Haris mengatakan jika pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab kepada para pelajar untuk bisa memberikan ruang untuk bisa melaksanakan PTM.

“Keputusan yang diambil itu harus ditingkatkan fasilitas prokesnya, supaya para siswa siswi itu tetap aman saat belajar tatap muka,” tuturnya.

Jika membatalkan PTM ini dengan alasan keselamatan, maka menurutnya itu adalah keputusan yang keliru.

Jika dilihat semua sektor terdampak akibat virus tersebut. Namun bukan berarti sekolah tidak jadi dilakukan untuk PTM.

“Memang ada resikonya. Makanya difasilitasi dan diawasi prokesnya. Jangan dihentikan akfivitas belajarnya di sekolah,” sambungnya.

Lebih jauh, Agus Haris mengatakan jika 70 persen ilmu itu ditransfer dari guru ke murid jika berinteraksi langsung disekolah. Pelajaran lebihnya, para murid bisa belajar bersosialisasi antar siswa.

“Kalau hanya di rumah, para murid akan kurang aktif dan cenderung lebih senang menyendiri dengan smartphone nya masing-masing,” ungkapnya.

Ditambah lagi keresahan para orang tua yang kewalahan setiap hari mendapingi dan mengawasi anaknya belajar online setiap jam sekolah.

Sudah setahun lebih lamanya para siswa siswi melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Akibatnya kualitas pendidikan merosot jauh.

“Nah, ini kesempatan kita mengejar cepat ketertinggalan dunia pendidikan kita selama PJJ. Jadi tolong disegerakan itu PTM. Jangan ditunda lagi,” ungkap Agus Haris.

Apalagi kata Agus, Kemendikbudristek telah memberi lampu hijau melalui instruksi SKB 4 menteri.

Jika kondisi covid-19 yang belakangan meningkat, minimal pemerintah harus tetap melaksanakan PTM dengan memilih wilayah yang tidak masuk dalam daftar zona berbahaya.

“Jangan pukul rata. PTM tetap jalan. Tapi liat kondisinya. Minimal seperti yang daerah terisolir bisa PTM. atau yang wilayah yang tidak zona merah,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan