BONTANG – Guna mendorong kemampuan dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kota Bontang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Kegiatan tersebut difasilitasi oleh tim dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) melalui zoom.
“Saya sangat mengapresiasi Walikota Bontang beserta jajarannya yang telah berinisatif melaksanakan kegiatan ini,” kata KemenPAN RB Styadi Insani dalam sambutannya, Senin (11/05/2021).
Secara resmi kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase. Turut hadir juga Wakil Wali Kota Najirah, Sekda Kota Bontang Aji Erlynawati, dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kota.
“Untuk mewujudkan pemerintahan yang hebat maka tentu ASN dituntut untuk mempunyai integritas” tegas Basri.
Tujuan dari kegiatan ini agar tiap Instansi dapat menyusun standar kompetensi jabatan ASN yang dilakukan secara adil dan wajar. Hal itu untuk diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara bahwa manajemen ASN itu harus dikelola berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
“Tanpa membedakan yang namanya suku, agama, ras, latar belakang, jenis kelamin, dan umur,” lanjutnya.
Dalam sistem pengisian jabatan yang kosong, Basri dan Najirah sudah berkoordinasi dengan BKPSDM memprioritaskan senior dan mengedepankan eselon class yang mempunyai kecepatan dan ketepatan yang berkompetensi.
Adanya standar kompetensi jabatan yang jelas bagi para ASN merupakan upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional. Hal ini adalah salah satu aspek penting reformasi birokrasi yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.
“Saya jamin, Saya dan Bu wakil (dalam sistem pengisian jabatan yang kosong) tidak ada kepentingan masalah politik, kepentingan oknum, Inshaallah tidak ada”, tegas Basri. (Ayu)
