Belum Sumbang PAD, PPI Tanjung Limau Disorot Dewan

  • Bagikan
Bakhtiar Wakkang, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang.

JURNALTODAY.ID, Bontang – Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Bontang. Pasalnya, meski sudah beroperasi cukup lama, hingga kini belum berkontribusi dalam mengisi kas daerah, dalam hal ini menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.

Sorotan dari wakil rakyat dirasa tak mengherankan, pasalnya PPI yang terletak di kecamatan Bontang Utara tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Dibangun menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bontang, sampai saat ini belum ada kontribusi ke pendapatan daerah,” kata Bakhtiar Wakkang, Wakil Ketua Komisi II saat memimpin rapat kerja yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengelolaan Perikanan bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Bontang, Senin (22/08/2022).

Hal tersebut mendapat perhatian dari Politsi Nasdem ini, pasalnya sesuai dengan agenda raker yang tengah mereka gelar, terkait Raperda Pengelolaan Perikanan bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada daerah. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar dalam rancangan perda ini turut dikaitkan retribusi kepada kota sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Menanggapi kritik dari Bakhtiar Wakkang, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Fadhli tak mengelak perihal belum adanya sumbangsih PPI di Tanjung Limau untuk kas daerah.

Dirinya membenarkan bahwa saat ini PPI Tanjung Limau memang belum melakukan penarikan retribusi. Meski demikian, kata Fadhli, dirinya tidak menampik terkait peluang untuk melakukan penarikan retribusi.

“Ada potensi untuk menarik retribusi, tetapi kita harus siapkan dulu parkirannya, dan hal-hal lain yang menunjang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota Bontang Syaifullah turut membenarkan potensi untuk menarik retribusi di PPI Tanjung Limau. Bahkan, kata Syaifullah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun sudah memasukkan pelelangan ikan sebagai salah satu potensi retribusi di 2023.

 

Meski demikian, hingga saat ini retribusi belum diberlakukan karena pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait batasan pelelangan yang bisa ditarik retribusinya.

“Nanti bisa berjalan simultan saja antara perda retribusi dengan raperda pengelolaan ikan untuk menghasilkan PAD Bontang,” terang Syaifullah.(**)

  • Bagikan