Terkait persoalan polemik anggaran penanganan banjir antara DPRD Kota Bontang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjadi isu tranding yang kemudian mengundang respon publik, khususnya kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Bontang.
HMI Komisariat Bontang menilai bahwa polemik tersebut lebay dan egois. Tentang persoalan banjir, masyarakat Bontang setiap pekan selalu berhadapan dengan masalah ini, baik itu banjir musiman maupun banjir rob. Tentunya, dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan.
Belum terhapus dari ingatan, bagaimana Kota Bontang dikepung banjir pada tahun 2018 dan 2019 lalu. Saat itu, hampir secara menyeluruh masyarakat menjadi korban, terdampak dengan hadirnya bencana banjir tersebut. Tentu saja, selain melumpuhkan aktivitas, banjir juga mengakibatkan masyarakat harus mengelus dada akibat kerugian materiil yang cukup besar.
Dari peristiwa banjir yang selanjutnya berefek pada kerugian yang diterima oleh masyarakat tersebut, akhirnya muncul respon dari wakil rakyat di Bontang Lestari yang selanjutnya membentuk Pansus banjir.
Pansus banjir yang bekerja cukup lama tersebut, akhirnya menghasilkan 16 rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi tersebut selanjutnya di sepakati dalam rapat paripurna, antara DPRD dan Pemkot Bontang.
Rentetan kejadian itulah yang menjadi alasan bagi kami untuk kemudian merespon polemik yang berkembang saat ini, antara DPRD dan Pemkot Bontang. Terkait adanya penolakan DPRD atas usulan penyusunan masterplan banjir di pergeseran, mendahului APBD-Perubahan.
Sikap DPRD Kota Bontang dalam hal ini sungguh mengecewakan. Kami sudah muak dengan perdebatan yang jauh dari substansi. Saat ini, masyarakat membutuhkan solusi yang cepat terkait bagaimana pemerintah menangani banjir. Persoalan banjir merupakan masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang cepat, seharusnya segera dijawab dengan langkah kongkrit.
Hal yang patut dipertanyakan justru ketika masih ada perdebatan yang dimunculkan dari rencana pemkot ini, mengingat wakil rakyat di Bontang Lestari sudah menghabiskan banyak waktu saling berdebat terkait persoalan banjir.
Pembahasan terkait masalah banjir, bukanlah rencana baru. Kalaupun ada perbedaan dengan yang dibahas beberapa tahun sebelumnya, tentu menyesuaikan dengan situasi saat ini. Sayangnya, DPRD lebih memilih untuk menunda pekerjaan mendesak ini, bukan mencari titik temu karena bagaimanapun pada akhirnya masyarakat Bontang lah yang akan menjadi korban.
HMI Komisariat Bontang sangat berharap agar para wakil rakyat untuk dewasa dalam memimpin. Masyarakat tidak butuh serang menyerang jawaban antara para pengemban amanah, yang masyarakat butuhkan adalah tindakan yang kongkrit dan cepat untuk menangani persoalan banjir di Kota Bontang.
Berangkat dari situasi yang berkembang, kami dari HMI Komisariat Bontang mendorong DPRD dan Pemkot Bontang untuk kemudian memastikan 16 rekomendasi yang telah di sepakati bersama, segera dijalankan dan direalisasikan.
Kami berharap agar tidak ada kesan atau tidakan DPRD yang terlihat menghalang-halangi atau menghambat pemerintah untuk merealisasikan poin-poin dari 16 rekomendasi tersebut. Sebab, bagi kami penanganan banjir harus menjadi salah satu prioritas dari program-program pemerintah Kota Bontang.
Terkhusus untuk Pemkot Bontang, kami berharap 2021-2022 penangan banjir sudah terlihat progres nya, sehingga kemudian masyarakat mendapatkan gambaran yang nyata tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan banjir tersebut. (*)