BONTANG – Ketua Komisi III Amir Tosina mendesak pemerintah selanjutnya untuk memasukkan program penanganan banjir menjadi skala prioritas.
Hal itu disampaikan sesuai dengan rekomendasi pansus banjir dengan alokasi anggaran 10 persen. Sampai saat ini pun Komisi III tak henti-hentinya medapatkan aduan dari masyarakat yang terdampak banjir.
“Ditengah anggaran yang minim tak membuat pemerintah melalui dinas PUPR meninggalkan kewajiban dalam hal penanganan banjir di Kota Bontang. Makanya dalam RPJMD pemerintahan selanjutnya dapat mengoptimalisasi penganggaran 10 persen untuk penanganan banjir,” kata Amir Tosina saat setelah usai melakukan sidak di kawasan RT 24 Kelurahan Api-api, Senin (29/3/2021).
Selanjutnya Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa di tahun 2021 ini akan ada titik terang bagi penyelesaian banjir di Kota Bontang.
“Bersama dinas terkait untuk tetap bersama-sama kalau tidak permasalahan tidak akan terselesaikan,” sambungnya.
Di kesempatan yang sama Kepala Bidang (Kabid) Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Kota Bontang Karel, di tengah pandemi saat ini saja program yang telah dilakukan selama tahun 2020 dalam penanganan persoalan banjir kini masih dalam tahapan 30 persen dalam realisasinya.
“Tahun lalu dalam penangan, banjir masih sekitar 30% dari total 100% sasarannya. Namun kami akan terus berupaya dalam melakukan berbagai perbaikan, guna meminimalisir genangan air tinggi yang terjadi di permukiman warga Bontang di tahun 2021 meski dengan anggaran yang sangat terbatas,” tandasnya. (004/redaksi)
