Aliansi Mahasiswa “Jegal Tambang Sampai Tumbang”, Serukan Perlawanan Kepada Pertambangan Ilegal di Kaltim

  • Bagikan
Ratusan Mahasiswa Aksi di Depan Kantor Gubernur kaltim

Samarinda – Aksi demontrasi ratusan mahasiswa digelar oleh Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembaharu, yang terdiri dari PMII Samarinda, Front Aksi Mahasiswa, Jaringan Aksi Kota Samarinda (JAKKSA), dan Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (Jamper), di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (4/1/2023).

Jegal Tambang Sampai Tumbang menjadi tagline yang diusung sebagai bentuk protes terhadap maraknya pertambangan ilegal yang merusak sumber daya alam batu bara di wilayah tersebut.

Menurut mereka, Kaltim yang seharusnya menjadi sumber daya alam yang melimpah, kini menghadapi ancaman serius akibat praktek pertambangan ilegal.

Aliansi ini dengan tegas menyatakan bahwa diam terhadap kejahatan ini sama dengan ikut menjadi pelaku kejahatan, dan kekuasaan harus digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Nazzar, Humas Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembaharu, mengungkapkan bahwa aksi ini adalah bentuk refleksi dan resolusi mereka untuk masa depan Kaltim. Mereka menekankan perlunya komitmen dari PJ Gubernur, Akmal Malik, dalam menangani isu-isu pertambangan di wilayah tersebut.

“Aksi hari ini adalah upaya kami untuk menarik komitmen dari PJ Gubernur terkait isu pertambangan di Kaltim. Kami menuntut komitmen bersama untuk mengawasi praktek pertambangan ilegal,” ujar Nazzar kepada awak media.

Dengan maraknya pertambangan ilegal di Kalimantan Timur, masyarakat tidak lagi tinggal diam. Aliansi ini menyoroti risiko konflik antara masyarakat dan para pelaku kejahatan sumber daya alam.

“Jangan sampai masyarakat harus berhadapan dengan mereka yang mencuri sumber daya alam kita,” tambah Nazzar.

Dampak dari aktivitas ilegal ini tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan, tapi juga melalui kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalan umum. Truk terguling dan kecelakaan fatal telah menelan korban jiwa.

“Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas, keinginan, dan kegelisahan masyarakat untuk mengakhiri praktek pertambangan ilegal di Kalimantan Timur,” tegas Nazzar.

Meski UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang MINERBA telah diberlakukan dan perizinan ditarik oleh pemerintah pusat, pertambangan ilegal tetap merajalela di Kalimantan Timur. Aliansi ini menyoroti kelemahan pengawasan dan penindakan hukum, memberikan kesan bahwa aktivitas ilegal dibiarkan tanpa hambatan.

“Pengawasan hampir tidak ada, seperti yang telah kita diskusikan. Kami bertanya-tanya mengapa tidak ada tindakan penindakan, padahal ini adalah tugas dan kewajiban mereka,” tandas Nazzar.

Dalam aksi ini Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembaharu mengajukan lima tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah Provinsi Kaltim dan Kepolisian Daerah Kaltim agar tidak mengabaikan perjuangan masyarakat yang melawan pertambangan ilegal.

Kedua, mendesak PJ Gubernur untuk bersama-sama mengawal sumber daya alam dari praktek Illegal Mining. Selanjutnya, mendesak adanya evaluasi aparat penegak hukum di Kalimantan Timur terkait penanganan Illegal Mining.

Empat, mendesak Kapolda Kaltim untuk melakukan investigasi terhadap keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti penampung, pembeli, dan penjual batu bara hasil pertambangan ilegal sesuai Pasal 161 UU MINERBA.

Terakhir, mendesak PJ. Gubernur Kaltim untuk merekomendasikan pencabutan izin perusahaan yang terlibat dalam Illegal Mining, baik langsung maupun tidak langsung, kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang MINERBA. (iis ayu)

  • Bagikan