banner 728x90

Yusril: Jangankan Instruksi Mendagri, Presiden saja Tidak Berhak Memberhentikan Kepala Daerah

  • Bagikan
banner 728x90

presiden tidak berwenang mengambil inisiatif pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur, termasuk Mendagri juga tidak berwewenang untuk bertindak memberhentikan bupati dan walikota termasuk wakilnya

JURNALTODAY.ID JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra angkat bicara, terhadap banyaknya komentar agar Mendagri mengambil tindakan, bila perlu pemberhentian kepala daerah yang abai terhadap Protokol Kesehatan, berdasarkan Instruksi Mendagri 6/2020 tentang penegakan Protokol Kesehatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Baca Juga :  Soal Pilihan Pilkada, Pengurus Daerah Al Wasliyah Medan: Tidak Ada Pilihan Khusus Pada Calon Tertentu

“Instruksi Mendagri 6/2020 tidak dapat menjadi dasar memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kepada media, di Jakarta, Kamis (19/11/20).

Dalam UU 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019, tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk perundang-undangan. Hal tersebut dapat mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada zaman presiden Suharto.

Baca Juga :  Giliran Anies diperiksa Polda Metro Jaya

“Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses terjadinya pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Yusril menjelaskan lebih lanjut.

Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilu tidak dapat dipersoalkan apalagi ditolak oleh Pemerintah Pusat. Posisi Presiden dan Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih dan melantiknya.

Baca Juga :  Liga Inggris : Arsenal dan Man United Sama-Sama Menang di Laga Dini Hari Tadi

“Dengan demikian, presiden tidak berwewenang mengambil inisiatif pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur, termasuk Mendagri juga tidak berwewenang untuk bertindak memberhentikan bupati dan walikota termasuk wakilnya,”tegas Yusril Ihza Mahendra(*)



  • Bagikan