BONTANG – Kota Bontang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 178.718 Jiwa (data : disdukcapil.bontangkota.go.id), tentu dengan warga yang berangkat dari berbagai macam suku bangsa. Pemimpin yang tepat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh warganya tanpa memandang golongan manapun.
Pelayanan yang adil menjadi penilaian penting untuk kelompok masyarakat yang belum tersentuh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini mencuat saat beberapa tokoh masyarakat menyampaikan keresahannya dan berani mengungkapkan hal ini ke publik.
Karena menurut Dwi Putranto, pria yang mengaku salah seorang tokoh dari tanah Jawa ini mengaku saat ini dirinya mengamati sejauh ini keterlibatan golongannya kurang diperhatikan pemerintah, dan mengiginkan diperlakukan secara adil. Selayaknya dipandang sebagai rakyat di negara kesatuan republik indonesia.
“Pinginnya itu, kita diperlakukan adil dan merata. Sesuai dengan kemampuan di bidang masing-masing. Dan tidak ingin diperlakukan beda, itu nggak,” ucap pria paruh baya ini kepada jurnalyoday.id pada Rabu (7/8/20).
Pria yang akrab disapa Dwi ini juga mengutarakan harapannya agar dalam pilkada serentah 9 Desember tahun ini, dapat mendorong tokoh-tokoh yang menurutnya dapat mewakilkan kelompoknya dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata. Terlibat secara aktif dalam memajukan kota Taman ini, dengan memberikan mandat kepada calon yang dipilhnya saat dibilik suara nanti.
Sebelumnya, ia dan beberapa koleganya pernah mendorong tokoh-tokoh dari tanah Jawa, namun seiring berjalannya waktu, tokoh yang mereka tawarkan tidak dilirik oleh salah satu calon yang maju di pilkada Bontang tahun ini. Sehingga kekecewaan mendalam mereka rasakan, padahal harapan besar sudah mereka titipkan kepada calon diisolir dan tidak muncul lagi dalam pencarian calon, tanpa ada diberikan penjelasan terkait alasan ditolak untuk mendampingi sang calon.
“Walhasil kandidat kami terisolir, tanpa ada penjelasan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Saat ditanyakan perihal isu yang sedang berkembang menjelang pilkada terkait “Politik Dinasti”, Dwi mengatakan tidak keberatan dengan budaya baru yang dimunculkan di Bontang saat ini. Karena menurutnya semua orang dapat mencalonkan dan dicalonkan, tanpa memandang suku, ras, dan agama.
Namun dirinya lebih menilai dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Bontang masih membawa kepentingan golongan. Pada realitas hari ini, lebih memberikan kesempatan berkarya hanya bagi orang-orang dekatnya saja, tidak dengan kelompok yang berbeda padahal masih warganya juga.
“Ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita nilai, untuk membawa Bontang hanya 15.000 hektar dengan penduduk 170an ribu orang dengan APBD yang demikian besar. Yang kedua, tidak memperlakukan masyarakat itu secara adil dan merata, nampak kesukuannya,” jelasnya.
“Siapapun yang mencalonkan tidak masalah, yang kami inginkan itu sebenarnya adalah pemimpin yang adil, tidak pandang etnis dan lain sebagainya. Dan memposisikan para bawahannya sesuai dengan porsinya. Jadi tidak karena saya suka sampean, maka saya pilih. Ndak seperti itu. Kita berjuang profesional aja, kan seperti itu,” lanjut Dwi.
Salah satu tokoh juga yang berhasil di temui jurnaltoday.co H. Rahardjo atau yang akrab disapa Pak Jo, beliau menekankan kepada Calon yang maju nantinya, dapat terlihat kapasitas dan kapabilitasnya.
Jo tidak memandang politik dinasti sebagai ancaman yang terlalu serius, yang terpenting juga adalah bagaimana calon yang nanti terpilih lebih memiliki tata krama dan sopan santun kepada rakyatnya. Dalam adat Jawa diajarkan prinsip tata krama atau “unggah-ugguh”, sehingga kepribadian yang santun ini dapat memberikan warna yang baru dalam perpolitikan di Bontang.
Menurutnya, dalam budaya jawa tata krama menjadi pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak sejak dini. Bagaimana dalam prakteknya tetap menghargai orang yang lebih tua, hormat kepada sesama, dan mampu menjadi contoh untuk yang lebih muda.
“Adabnya. Bagaimana menghormati yang sepuh, bagaimana menghargai yang muda. Nah ini adab yang dimunculkan oleh orang jawa. Ayo lah kita mengajarkan anak kita untuk lebih beradab. Kalo dinasti itu terserah lah. Tapi kalo mumpuni yah silahkan,” ucap Jo.
Dirinya hanya meliki satu harapan untuk calon yang nantinya akan terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bontang memiliki kemampuan yang layak, dan terpenting menurutnya memperlakukan seluruh warga kota Taman ini sama dalam membuat dan mengeluarkan kebijakannya.
“Jadi kami itu ingin menghapuskan sistem yang selama ini berjalan di pemerintahan kota Bontang, dengan sistem yang lebih adil dan merata. Dan kami tidak ingin juga orang Jawa diperlakukan lebih, itu nggak. Tapi tolonglah untuk libatkan kami dalam menata kota Bontang ini,” pungkasnya. (pnm)
