Tolak PAW Makmur, APAMB Gelar Konferensi Pers

  • Bagikan
Konferensi Pers Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau menolak PAW DPP Partai Golkar yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK

SAMARINDA – Keluarnya surat DPP Partai Golkar terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor: B-600/golkar/VI/2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kaltim berbuntut panjang.

Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) menggelar aksi konferensi pers di Bagio’s cafe & resto, Jl. Cempaka, Samarinda, Selasa (29/06/2021) malam.

Dalam konferensi persnya, perwakilan APAMB menjelaskan ketidaksetujuan mereka atas terbitnya surat PAW yang bertujuan menggantikan posisi Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Jogras, selaku perwakilan APAMB menyatakan bahwa surat PAW tersebut sama halnya dengan praktek kotor yang mencederai demokrasi hari ini. Menurutnya, 38 ribu pemilih MAKMUR HAPK dirampas haknya.

“Ini secara tidak langsung suara partai merampas kedudukan tertinggi suara rakyat, artinya ada kekuatan besar dari partai politik yang ingin mengambil alih dengan cara kudeta,” terang Jogras.

Dilanjutnya, bahwa tidak ada rasionalisasi yang disampaikan baik itu dari DPP maupun DPD I terkait PAW tersebut. Maka tentu saja hal itu menimbulkan polemik di kalangan akar rumput, terkhusus para pemilih Makmur HAPK.

Dari hal tersebut, APAMB menyampaikan lima tuntutan dalam konferensi pers tersebut, antara lain menolak PAW Ketua DPRD, Mendesak DPP untuk mencabut Surat PAW, Menolak Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim, Mendesak Rudi Mas’ud membuka alasan rasional sesuai Surat Rekomendasi pengajuan PAW Makmur di DPP.

Selanjutnya, Menuntut Rudi Mas’ud untuk bertanggung jawab atas politik yang terjadi di Partai Golkar dan harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Berau terkhusus pemilih Makmur HAPK yang berjumlah 38 ribu lebih, sebagai wujud itikat baik dan menghormati Makmur HAPK sebagai senior di Partai Golkar dan tokoh Politik di Kaltim.

Terakhir, mereka menegaskan bahwa jika terjadi konflik Horizontal di Kaltim akibat keputusan yang dilakukan DPP Partai Golkar, maka Rudi Mas’ud harus bertanggung jawab. (*)

  • Bagikan