banner 728x90

Ketua KPK: Ada Tawar Menawar Fee, Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

  • Bagikan
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: ist)
banner 728x90

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan, ada tawar-menawar besaran biaya dari kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Tawar-menawar biaya tersebut dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat (ER) pada kontraktor yang akan mengerjakan proyek di Sulawesi Selatan. Kontraktor itu adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS).

“Diduga ada tawar menawar fee untuk menentukan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh AS,” kata Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu, (28/02/2021) dini hari.

Menurut Firli, tawar menawar ini terjadi pada bulan Februari 2021. Dimana sejak bulan Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara AS dengan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021.

Baca Juga :  7 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol

Selanjutnya, sekitar awal Februari 2021, Ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira.

“NA menyampaikan kepada ER bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali di kerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD TA 2022,” kata Firli.

Disamping itu, akhir di Februari, ER bertemu dengan NA disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa di bantu oleh AS.

Baca Juga :  649 Warga Binaan Lapas Pemuda Madiun Bakal Terima Remisi

“AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp2 Miliar kepada NA melalui ER,” kata Firli.

Dalam kasu ini KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel.

Kemudian Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Firli memaparkan, Agung Sucipto yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba yang telah lama kenal baik dengan Nurdin Abdullah berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021.

Baca Juga :  Sah, Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan HRS, Status Tetap Tersangka

Atas tindak pidana yang diduga terkait, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kontrak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung Sucipto yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 peraturan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Merah / *)

  • Bagikan