banner 728x90

Tanpa Izin, survei LSI Denny JA Lakukan Pelanggaran Kode Etik

  • Bagikan
banner 728x90

BONTANG – Menyoal lembaga survei LSI Denny JA dan JIP yang lakukan konfrensi pers. Atas hasil survei yang memenangkan salah satu pasang paslon. Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang angkat bicara.

KPU Bontang memastikan pelanggaran kode etik oleh lembaga survei bisa dikenai sanksi. Di dalam aturan PKPU Pasal 54 ayat 1 dan 2 disebutkan, pelanggaran tegas bisa diberikan KPU Kabupaten dan Kota kepada lembaga survei jika didapati pelanggaran serius.

Bentuk sanksi mulai dari dinilai tidak kredibel, larangan menggelar survei ataupun jajak pendapat.

Baca Juga :  Hidayat Nur Wahid: Jangan Mengada-ada Untuk Jabatan Presiden Tiga Priode, Itukan Domainnya MPR

“Kalau terbukti melakukan pelanggaran etik bisa dikenai sanski,” kata Komisioner KPU Bontang, Saparuddin, pada Senin (2/11).

Selain itu, pelanggaran akan ditindak lanjuti, pasca menerima aduan dari masyarakat terkait pemaparan hasil survei yang dilakukan, Minggu (1/11) malam lalu.

Setelah itu, kemudian KPU akan membentuk dewan etik yang nantinya bakal melaporkan aduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei untuk dinilai jenis pelanggarannya.

Baca Juga :  Yusril: Jangankan Instruksi Mendagri, Presiden saja Tidak Berhak Memberhentikan Kepala Daerah

“KPU Kota Bontang dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika,” bebernya.

Sementara itu, pasca Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah lakukan pengecekan soal izin aktivitas LSI Denny JA. Izin yang dinyatakan, tidak diakui oleh pihak kesbangpol.

“Sudah kami telusuri, tidak ada izinnya mereka,” tegas Nasrul.

Sementara itu, menurut pandangan dari Herdiansyah Hamzah Akademisi Hukum Unmul menyatakan, Pemberitahuan ke kesbangpol dan kepolisian berkenaan dengan status kelembagaannya yang harus dapat legitimasi negara. Tapi legitimasi terhadap survei pilkada, harus dapat stempel KPU.

Baca Juga :  Alasan Najirah Memilih Jadi Calon Wakil Walikota Saja

“Itu sudah pakem yang diatur dalam PKPU 8/2017,” terang Akademisi Hukum yang akrab di sapa Castro.(*)
Editor : Redaksi

Baca Juga : Nasrul : Aktivitas survei ilegal bisa memicu kegaduhan

Baca Juga : Bawaslu Hentikan Paksa Pemaparan Hasil Survei LSI Denny JA

Baca Juga : LSI Denny JA Tidak Mengindahkan Panggilan Panwaslu

  • Bagikan