MAKASSAR – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Makassar menyambangi Kantor Dinas Sosial Makassar meminta penjelasan mengenai Bansos Covid 19 bersumber dari APBD yang belum tersalurkan. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Makassar, Senin (02/08/2021).
DPC GMNI Makassar diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Rusmayani Madjid di ruangannya.
Hasril, Ketua Cabang GMNI Makassar mengatakan bahwa polemik Bansos yang sampai hari ini belum tersalurkan perlu dipertanyakan. Apalagi masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Level 4 tentu sangat membutuhkan bansos ini.
“Terkait persoalan bansos, tentu kami berharap segera disalurkan, masyarakat yang terdampak tentu sangat membutuhkan. Kami juga menekankan terkait data penerima bansos covid-19 ini betul-betul diperhatikan, agar bantuan ini tepat sasaran,” ungkapnya.
GMNI Makassar juga mempertanyakan sejauh mana peranan Dinsos Makassar pada persoalan Bansos ini, bagaimana mekanisme pendataan masyarakat, serta kendala-kendala yang terjadi sehingga Bansos tersebut belum disalurkan.
Wakil ketua GMNI Bidang Politik dan Advokasi, Lukman Ijas mempertanyakan isu yang berkembang terkhusus data penerima bansos yang belum rampung.
“Kami perlu mempertanyakan persoalan sinkronisasi data yang bermasalah antara data pusat (kementerian sosial) dengan data di Dinas Sosial Makassar, jangan sampai ini dijalankan diatas data yang bermasalah,” jelas Lukman.
Plt. Kepala Dinas Sosial Makassar Rusmayani Madjid mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk menyandingkan data Bansos yang terdampak Covid 19, serta menyusun strategi agar penerima Bansos tersebut betul-betul tepat sasaran.
“Pemerintah telah merealokasikan APBD untuk pengadaan Bansos Covid 19 sebanyak 100 ribu paket Bansos. Tentu kita juga menginginkan Bansos ini secepatnya disalurkan. Namun, kami juga tidak ingin penerima Bansos tidak tepat sasaran, maka kami harus ekstra hati-hati dalam penyandingan data penerima bansos ini,” terang Rusmayani.
Rusmayani mengungkapkan bahwa mereka mengikuti arahan Walikota Makassar bahwa penerima tidak boleh ada yang double (dari penerima PKH, BPNT atau BST).
Plt. Kadinsos ini juga mengakui adanya kendala terkhusus pada penyandingan data yang berasal dari DTSK atau dari kementerian sosial sehingga Pemkot beserta Dinsos melibatkan langsung RT/RW untuk mendata langsung warganya yang terdampak Covid dan berhak mendapat Bansos tersebut.
“RT/RW akan mendata masyarakatnya yang benar-benar terdampak dan berhak dengan mengacu pada data yang telah Dinsos berikan ke tiap-tiap kecamatan,” Imbuhnya.
Selanjutnya, kata Rusmayani setelah ada data dari RT/RW, Akan divalidasi oleh Lurah dan camat masing-masing bahwa inilah data yang sebenarnya. Dinsos hanya tinggal memverifikasi ulang apakah KK itu benar-benar terdaftar di DTSK dan bukan merupakan penerima PKH, BPNT, dan BST Jika ditemukan data itu tidak berhak, kami akan suruh ganti dengan masyarakat lain yang berhak.
Untuk memverifikasi data penerima bansos ini, pihak Dinsos akan meluncurkan sebuah aplikasi digital yang secara otomatis mendeteksi apakah data tersebut berhak atau tidak.
Dalam audiensi ini GMNI Makassar juga diberikan data DTSK dan data yang diberikan Dinsos ke kecamatan untuk dipelajari dan ikut mengontrol implementasi di lapangan.
“Kedepan, saya berkomitmen agar Dinsos terkhusus untuk Bansos ini akan terbuka dan transparan. Data masyarakat juga akan selalu diperbaharui,” jelas Rusmayani Madjid.
Diakhir, GMNI Makassar menegaskan bahwa pengawalan mereka tidak akan berhenti, untuk selanjutnya mereka akan terus berupaya untuk turut serta mengawal proses ini.
“Kehadiran kami hari ini bukanlah yang terakhir, tentu setelah proses penyandingan data tersebut rampung kami akan kembali mengawal persoalan pengadaan paket Bansos yang menjadi tanggung jawab Dinsos Makassar,” ucap Ketua Komisariat GMNI UIM Anwar.
Audiensi ini dihadiri beberapa pengurus Cabang GMNI Makassar dan Komisariat, serta turut hadir mendampingi Plt. kadis Sosial, Sekdis dan beberapa pejabat Dinsos lainnya. (*)