banner 728x90

Rusli: Seluruh Pihak Yang Dibiayai oleh APBD dan APBN Agar di Periksa BNN

  • Bagikan
banner 728x90

“ASN yang kedapatan menggunakan narkotika harus dipecat. Itu aib bagi pemerintah”

BONTANG – Rusli Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang mengungkapkan kekecewaannya sekaligus kesal terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertangkap basah menggunakan barang haram Narkoba.

Dalam dua bulan terakhir ini, terdapat ASN dan tenaga honorer kedapatan pesta narkoba jenis sabu-sabu. Tentu ini bukan sebuah prestasi, yang bisa dibanggakan.

Rusli menegaskan agar ASN yang mendapatkan gaji dari negara, yang kedapatan menggunakan narkoba. Harus dipecat.

Baca Juga :  Apel Gabungan TNI-Polri Di Malam Takbiran, Ini Pesan Basri Rase

“Kalau menurut saya harus dipecat, tidak ada ampun. Tidak ada SP (Surat Peringatan) kalau terkait kasus narkoba,” tegasnya, saat ditemui diruang tamu, Lantai 2, Komisi I DPRD Bontang, pada Senin (23/11/20).

Lebih lanjut, tegasnya bahwa tidak ada warga negara yang kebal hukum (lex spesialis) contoh kasus seperti narkoba. Dimata hukum, baik pengguna maupun pengedar narkoba harus mendapatkan ganjaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Semisal, didalam satu kasus ada pihak-pihak yang berusaha melindungi tersangka, tentu menjadi kekeliruan. Seperti memohonkan tersangka untuk diberikan keringanan hukuman, hanya karena statusnya sebagai ASN.

Baca Juga :  DPKP2 Intruksikan Kontraktor Buka Kembali Akses Penyebrangan Pejalan Kaki

“Itu aib bagi pemerintah, ketika ada ASN yang kedapatan seperti itu,” bebernya.

Kedepan sebagai langkah serius dalam pencegahan peredaran dan penggunaan narkotika di instansi pemerintahan. Rusli menyarankan, agar seluruh pihak yang dibiayai oleh APBD dan APBN agar diperiksa oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

Bahkan, DPRD sekalipun siap untuk diperiksa. Jika untuk keselamatan bersama. Hal itu sudah pernah dilakukan namun belum maksimal untuk dijalankan.

Baca Juga :  Jaga Arus Mudik Lebaran, Bontang Siapkan 300 Personel Gabungan

“Ada. Tapi tidak menyeluruh. Termasuk anggota DPR,” terangnya.

Akhir, Politisi Hanura ini juga berpesan agar segera ada tindakan yang diambil oleh pemerintah kota Bontang, dalam menertibkan para pengguna narkoba dilingkaran pemerintahan.

“Ini harus ditindak tegas tidak ada pengecualian,” ucapnya.

“Betul-betul mendesak pemerintah untuk segera memprogramkan tes urine secara massal” pungkasnya. (*)

  • Bagikan