RSUD Taman Husada Bontang, akan Kaji Ulang Biaya Swab Bagi Penunggu Pasien

  • Bagikan
Keterangan Foto : Wakil Direktur Pelayanan RSUD drg. Toetoek Pribadi Ekowati, M.Kes

BONTANG – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang, akan mengkaji ulang kebijakan biaya swab untuk penunggu pasien.

Hal itu setelah pihaknya menerima beberapa keluhan masyarakat, lewat anggota dewan. Biaya swab sebesar Rp. 100.000 dinilai memberatkan masyarakat. Khususnya bagi penunggu pasien yang dirawat.

“Tadi kami dipanggil oleh dewan soal ini, secepatnya akan kami kaji lagi di manajemen,” ucap Wakil Direktur Pelayanan RSUD drg. Toetoek Pribadi Ekowati, M.Kes ditemui media ini, di Gedung DPRD Bontang, Senin (03/05/2021)

Toetoek mengakui untuk penggunaan kebijakan tes swab bagi penunggu pasien, sebenarnya tidak memiliki aturan khusus. Namun, pihaknya mengacu kepada edaran kementerian kesehatan.

Dalam edaran itu, kata Toetoek, rumah sakit harus memastikan lingkungan fasilitas kesehatan bebas dari Covid-19.

Untuk itu, pihaknya merasa perlu mengeluarkan kebijakan ini. Hal itu untuk memastikan tak ada cluster berbahaya dari sektor fasilitas kesehatan.

“Misalnya pasien didiagnosa penyakit lain, dan negatif Covid-19. Ternyata keluar, meninggal Covid-19. Padahal pas dirawat tidak ada. Pertanyaannya dimana itu, kemungkinan dari penunggu pasien. Yang tidak jelas negatif atau positif. Oleh karena itu rumah sakit harus mengetahui hal itu,” jelasnya.

Untuk biaya swab, Toetoek mengatakan, telah mengikuti harga rappid tes di pasaran. Yaitu sebesar Rp 85.000. Sementara, untuk Rp 15.000 sisanya, digunakan untuk penunjang lainnya. Misalnya, alat kelengkapan petugas saat rappid tes berlangsung.

“Sebenarnya BPJS itu tidak membiayai swab pasien. Tapi karena include dalam pelayanan. Untuk penunggu pasien kita kembalikan ke pasien. Dengan harga seratus. Itu merupakan harga dasar,” lanjutnya.

Selain itu, ia mengaku beberapa rumah sakit di Indonesia memang sedang memprihatinkan. Hal itu disebabkan oleh gangguan finansial, karena pagebluk pandemi. Sementara itu, tuntutan pelayanan harus berkualitas dan cukup tinggi.

“Kami akan memikirkan. Mudah-mudahan ada distribusi anggaran. Saat ini kami akan tindaklanjuti kemungkinan yang ada,” tandasnya. (Bond)

  • Bagikan